Sidang Kasus BLBI, Yusril Protes Kehadiran Auditor BPK

06/08/2018, 13:01 WIB | Editor: Imam Solehudin
Tim kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra mempermasalahkan kehadiran I Nyoman Wara. Nyoman merupakan saksi yang dihadirkan Tim JPU. (Hendra Eka/Jawapos)
Share this

JawaPos.com - Tim kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra mempermasalahkan status saksi ahli yang di hadirkan jaksa penuntut umum (JPU). Yakni auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara.

Pasalnya, menurut Yusril dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada halaman 13, Nyoman diperiksa sebagai saksi. Sementara pada halaman 1 sebagai ahli. Yusril merasa keberatan dihadirkannya auditor BPK sebagai seorang saksi. Sebab, sebagai ahli dia harus memberikan pendapat terkait hasil audit BPPN tahun 2006 yang dilakukannya.

"Beliau dihadirkan sebagai ahli kami tidak mempersoalkan, sebagai saksi ahli akan menjelaskan hasil pemeriksaan audit BPK yang melaksanakan audit beliau sendiri," kata Yusril dalam persidangan kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Dia menilai jika ahli terkait dengan alat bukti, maka akan terjadi dualisme. Pasalnya, Jaksa menghadirkan ahli auditor BPK untuk menilai alat bukti audit BPK terhadap BPPN tahun 2002-2006.

"Kami paham keterangan saksi dan ahli berdasarkan pasal 1 tapi beliau dihadirkan sebagai ahli terkait alat bukti sebelumnya dan alat bukti bisa dualisme karena bisa keterangan ahli dan alat bukti," jelasnya.

Lantas Yusril meminta agar posisi Nyoman dalam persidangan diklarifikasi. Ketua Majelis Hakim menuturkan memang biasanya auditor BPK dihadirkan dalam sidang sebagai saksi. Hakim lalu bertanya bagaimana posisi dia ketika KPK melakukan penyidikan.

"Anda waktu diperiksa di KPK jadi apa?" tanya Hakim Yanto.

Nyoman kemudian mengatakan dirinya pernah diperiksa sebagai ahli di bidang akutansi dan auditing. Kemudian hakim memeriksa surat tugas yang bersangkutan.

Hakim lantas tak mempersoalkan status auditor BPK dalam BAP saat penyidikan perkara BLBI. Namun, hakim mempersilakan pihak kuasa hukum untuk menanyai langsung saja dalam persidangan ini sebagai ahli.

"Tinggal nanti saja saudara tinggal tanya aja pendapat dia, dia kan harus memberikan pendapat," jelas Hakim Yanto.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Kepala BPPN didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi, atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004, Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim. Sjamsul diketahui pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri. Saat itu Megawati menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi