JawaPos Radar

KPK Panggil Direktur China Huadian Engineering Indonesia

06/08/2018, 11:00 WIB | Editor: Estu Suryowati
KPK Panggil Direktur China Huadian Engineering Indonesia
Tersangka korupsi Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dengan rompi tahanan KPK menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (14/7) malam. (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus yang melibatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo. Pengembangan kasus dilakukan guna merampungkan berkas perkara penyidikan.

Kali ini, lembaga antikorupsi tersebut memanggil dua orang saksi yakni Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia Wang Kun dan Manager Senior Pelaksanaan Pengadaan Independent Power Producer (IPP) PT PLN (Persero) Mimin Insani.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk JBK," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (6/8).

Sebelumnya, KPK menangkap Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih di rumah Menteri Sosial Idrus Marham. Saat itu, Eni tengah menghadiri acara ulang tahun anak dari Idrus Marham.

Setelah gelar perkara selama 1x24 jam, KPK menetapkan Eni sebagai tersangka penerimaan suap terkait proyek PLTU-1 Riau. Suap itu diberikan oleh pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budistrisno Kotjo yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Dari operasi ini, penyidik KPK juga mengamankan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga merupakan penerimaan keempat dan merupakan komitmen fee untuk Eni.

Selanjutnya sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomoe 20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up