JawaPos Radar

Auditor BPK Beberkan Bentuk Penyimpangan Investigasi Skandal SKL BLBI

06/08/2018, 14:49 WIB | Editor: Kuswandi
Syafruddin Arsyad Temenggung
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani tahap dua beberapa waktu lalu (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ahli dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara menyatakan, terdapat empat penyimpangan dalam pelunasan utang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Yang pertama bahwa misrepresentasi piutang petani tambak senilai Rp 4,8 triliun yang tidak diselesaikan Sjamsul Nursalim. Kemudian adanya penanganan aset kredit tanpa melibatkan tim Aset Manajemen Investasi," kata Wara saat bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Ketiga, menurut Wara, proses persetujuan penyelesaian kewajiban pemegang saham oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) tanpa mempertimbangkan penyelesaian misrepresentasi oleh Sjamsul Nursalim.

Terakhir, diakui Wara, penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI belum menyelesaikan misrepresentasi.

Sehingga tim auditor BPK menemukan BPPN tidak mempertimbangkan adanya misrepresentasi yang dilakukan Sjamsul Nursalim. Misrepresentasi itu berupa pernyataan bahwa piutang BDNI yang dimiliki dari petani tambak senilai Rp 4,8 triliun adalah aset lancar. Padahal, kenyataannya merupakan kredit macet.

Selain itu dalam audit investigatif, BPK menemukan eks ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung memerintahkan pemindahan penanganan kredit petambak dari litigasi untuk direstrukritasi oleh divisi Aset Manajemen Kredit, tanpa melibatkan divisi Aset Manajemen Investasi untuk menangani Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Pemindahan penanganan tersebut menyebabkan adanya penghapusan piutang petani tambak sebesar Rp1,1 triliun.

"Hal itu tidak sesuai dengan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 mei 2002 di mana KKSK memerintahkan BPPN untuk melibatkan divisi Aset Manajemen Investasi dalam penanganan aset bank yang terkait pemegang saham," ucapnya.

Penyimpangan selanjutnya, dia menjelaskan, eks Ketua BPPN Sjamsul Nursalim diduga tidak memberikan informasi lengkap bahwa sesungguhnya piutang kepada petambak merupakan aset bank yang diperhitungkan dalam penetapan jumlah Kewajiban Pemegang Saham BDNI. Nyoman mengatakan, Sjamsul Nursalim masih memiliki kewajiban tambahan selain JKPS yang telah dihitung dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement.

Bentuk penyimpangan terakhir, Nyoman mengatakan eks Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah menandantangani akta perjanjian penyelsaian akhir nomor 16 tanggal 12 April 2004 dan Surat Keterangan Lunas tanggal 26 april 2004, meski diketahui Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan misrepresntasi nilai piutang BDNI terhadap petambak senilai Rp 4,8 triliun.

"Kami berpendapat bahwa Sjamsul Nursalim tidak menyelesaikan kewajiban atau cidera janji menyelesaikan kewajibannya atas mispresresentasi piutang petambak senilai Rp4,8 triliun," kata dia.

Dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Kepala BPPN didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up