JawaPos Radar

Sidang Korupsi SKL BLBI

Mantan Menteri Keuangan Era Habibie Ceritakan Awal Pembentukan BPPN

06/06/2018, 13:05 WIB | Editor: Kuswandi
Subianto
Mantan Menteri Keuangan era Presiden Habibie, Bambang Subianto bersaksi di sidang BLBI denga terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/6) (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sidang perkara kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dengan agenda pemeriksaan saksi kembali di gelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (6/6).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Menteri Keuangan era Presiden B.J. Habibie untuk bersaksi terhadap terdakwa SAT.

Dalam persidangan, Subianto menyebut dibentuknya BPPN untuk mengatasi inflasi dollar yang pada saat itu mengalami kenaikan hingga 100 persen.

"Pada waktu itu krisis berat semuanya panik, semua ambil duit di bank, memborong bahan-bahan makanan. Inflasinya meningkatnya 100 persen, dollar mencapai Rp 15 ribu," ujar Subianto.

Menurut Subianto, BPPN dibentuk atas kebijakan pemerintah untuk mengatasi kondisi perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah membuat kebijakan terkait peminjamam kepada seluruh bank.

"Oleh sebab itu harus ada penyeimbangnya berupa aset. Nah itu tugas BPPN untuk membentuk aset dan memperbaiki perbankan di Indonesia yang kondisinya sangat parah saat itu," urainya.

Oleh karena itu, Subianto menegaskan jika BPPN pada saat itu tidak segera dibentuk maka perekonomian Indonesia akan semakin parah.

"Kalau pada waktu itu tidak dilakukan apa-apa barangkali Indonesia sudah tenggelam. Karena yang gawat waktu itu sistem pembayaran, ini sesuatu yang kalau dia macet, tidak satu orang pun bisa ambil uang di bank. Kalau siatuasi semacam itu terjadi, saya nggak bayangkan kecauan sosial," jelasnya.

Dalam perkara ini, SAT didakwa melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Perbuatannya itu disebut merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up