alexametrics

KPAI Sebut Nilai Restitusi Yang Dibebankan Kepada Herry Terlalu Rendah

6 April 2022, 09:48:59 WIB

JawaPos.com – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengapresiasi Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat terkait dengan putusan terhadap terpidana kasus pemerkosaan belasan santri Herry Wirawan. Terutama mengenai restitusi korban yang akhirnya dibebankan kepada terdakwa.

Menurut dia, putusan itu sekaligus memperbaiki putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung sebelumnya. Ketika itu restitusi dibebankan kepada negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

”Saya mendukung putusan majelis hakim yang menyatakan pembebanan pembayaran restitusi kepada negara akan menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak,” katanya.

Sebab, lanjut Retno, pelaku kejahatan bakal merasa nyaman tidak dibebani kewajiban pembayaran restitusi kepada korban. Hal itu berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku.

Kendati begitu, dia menilai besaran restitusi yang diputus majelis hakim masih terlalu kecil. Hanya Rp 330 juta untuk belasan korban. Padahal, para anak korban harus melanjutkan hidup mereka. Belum lagi, biaya hidup untuk bayi yang dilahirkan. ”Saya lebih fokus ke korban. Seharusnya restitusi untuk bayi juga dihitung karena bayi-bayi itu juga korban,” keluhnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menuturkan, dalam kasus tersebut, perhatian harus lebih banyak diberikan kepada para korban. ”Kami juga sangat kuat mendorong proses restitusi, rehabilitasi, dan perhatian yang lebih serius dalam kasus Herry Wirawan,” ujar dia kemarin (5/4).

Karena itu, Damanik mendukung pemulihan korban dan pemenuhan terhadap hak-hak semua korban dilakukan secara maksimal. Lebih dari itu, Damanik mengingatkan para penegak hukum agar mempertimbangkan penghapusan penerapan hukuman mati yang menjadi tren global saat ini. ”Hukuman mati secara bertahap telah dihapuskan,” jelas dia melalui keterangan resmi yang disiarkan di kanal YouTube Komnas HAM kemarin.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) disebutkan, terpidana mati diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dalam periode yang ditentukan. ”Manakala terpidana mati itu melakukan perubahan-perubahan sikap, hukuman mati masih dimungkinkan untuk diturunkan yang lebih ringan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Genoveva Alicia. Menurut dia, hukuman mati tidak serta-merta akan menimbulkan efek jera. Karena itu, meski mendukung putusan terkait dengan restitusi, ICJR menyayangkan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan. ”Putusan itu akan menjadi preseden buruk bagi pencarian keadilan korban kekerasan seksual karena fokus negara justru diberikan pada pembalasan kepada pelaku, alih-alih korban yang pemulihannya seharusnya dibantu,” papar dia.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : mia/syn/tyo/c14/ttg

Saksikan video menarik berikut ini: