alexametrics
Soal Dissenting Opinion Putusan ASABRI

Pakar Nilai Kerugian Negara Harus Bersifat Faktual

6 Januari 2022, 09:36:57 WIB

JawaPos.com – Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Mudzakkir mengomentari adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Dia menilai, kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi haruslah berdasarkan kerugian faktual.

Karena itu, Mudzakkir menyebut kerugian negara yang dihitung dalam perkara kasus korupsi Asabri harus juga faktual, bukan karena kerugian potensi. Menurutnya, adanya dissenting opinion merupakan bentuk kebebasan hakim, terlebih memandang perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus Asabri senilai Rp 22,78 triliun tidak tepat.

“Kalau dessenting opinion hakim tersebut menilai dan menyimpulkan bahwa perhitungan BPK tersebut tidak mendasarkan kepada kerugiannya faktual atau riil/nyata, dan bisa buktikan kekeliruan metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor, berarti dessenting opinion tersebut dinilai sebagai sikap yang tepat dan sesuai dengan putusan MK,” kata Mudzakir kepada wartawan, Rabu (5/1).

Dia menganggap, hakim sebagai penentu keadilan harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, termasuk dalam perkara korupsi. Pasalnya, independensi hakim dijamin oleh konstitusi. “Kalau menilai ada kekliruan dalam metode perhitungan dan menyuarakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah meskipun perkara korupsi, sikap dan pandangan independensi hakim atau kemerdekaan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan amanat Pasal 24 UUD RI 1945,” tegasnya.

Pakar hukum pidana ini menyebut,
dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menegaskan, kerugian negara dalam perkara korupsi merupakan kerugian negara yang faktual atau nyata, bukan kerugian dalam bentuk potensi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa ‘dapat’dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Jika hakim tidak mengikuti isi diktum putusan MK, berarti mengabaikan isi diktum putusan MK yang berarti hakim yang bersangkutan menggunakan kekuasaan kehakiman yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 24 UUD RI 1945,” tandas Mudzakkir.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads