JawaPos Radar | Iklan Jitu

Amnesty Internasional Minta KKB Tidak Dihukum Mati

05 Desember 2018, 20:25:22 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Amnesty Internasional Minta KKB Tidak Dihukum Mati
Ilustrasi (Istimewa)
Share this

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta agar tidak ada hukuman mati terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di Yigi, Nduga, Papua. Semuanya harus diadili melalui jalur pengadilan.

"Semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (5/12).

Menurutnya, respons aparat keamanan terhadap pembunuhan puluhan pekerja yang sedang membangun jembatan di Yigi, Nduga, Papua tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Sebab, selama ini aparat keamanan dinilai memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan HAM dalam melakukan operasi keamanan.

"Tragedi mengerikan di Nduga ini tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian," tuturnya.

Usman mengatakan, serangan berdarah di Nduga juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar HAM. Pihak berwenang juga harus memastikan bahwa polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi, setelah serangan di Papua.

Amnesty International sadar akan kondisi lapangan yang kompleks. Aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah Papua. Namun dia berpendapat, aparat penegak hukum tetap harus memastikan penghormatan penuh terhadap hukum HAM internasional.

"Termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, dan harus mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan di setiap saat," sebutnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, kegagalan untuk menghormati HAM akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya, termasuk risiko bagi aparat penegak hukum.

Sementara itu, pihaknya juga mendesak otoritas Indonesia untuk tidak gegabah membuat kebijakan berupa pendekatan militer dalam merespons kejadian di Nduga demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dari warga sipil.

"Indonesia semestinya merujuk pada kebijakan menghadapi situasi serupa di Aceh, dengan mengedepankan jalan nonmiliter, yang terbukti mengakhiri konflik bersenjata dan mencegah jatuhnya banyak korban sipil," tukas Usman.

(dna/ce1/JPC)

Alur Cerita Berita

Darmin: Kakak Saya Lari, lalu Ditembak Mati 05 Desember 2018, 20:25:22 WIB
Ketua MPR Kecam Peristiwa Pembantaian di Papua 05 Desember 2018, 20:25:22 WIB
16 Ambulans Siaga di Lanud Hasanuddin 05 Desember 2018, 20:25:22 WIB
9 Dievakuasi, 20 Orang Selamat dari KKB 05 Desember 2018, 20:25:22 WIB
Wawancara dengan Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom 05 Desember 2018, 20:25:22 WIB
Cerita JA, Selamat dari KKB Karena Pura-pura Mati 05 Desember 2018, 20:25:22 WIB
Tidak Cukup Hanya Peningkatan Ekonomi 05 Desember 2018, 20:25:22 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up