alexametrics

Kiat dari Mendagri agar Kepala Daerah Tidak Terjerat Korupsi

5 September 2019, 17:36:09 WIB

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak bisa berbuat banyak dengan oknum kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyeret  kepala daerah ini pun bukanlah yang pertama kali di negara ini.

Kini terhadap kepala daerah lainnya, menteri pentolan PDIP hanya bisa memberikan sejumlah kiat. Kiat itu supaya si kepala daerah tidak terseret dalam kasus tipikor. Salah satunya, para kepala daerah diminta untuk memahami dan patuh terhadap regulasi.

“Seharusnya Kepala daerah itu harus tahu semua regulasi dan aturan. Mana kebijakan yang melanggar dan mana yang tidak,” kata Tjahjo di kantor Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum kepala daerah, hal itu menunjukkan oknum itu tidak memahami undang-undang. Tjahjo pun mempersilakan KPK untuk menindak kepala daerah-kepala daerah yang dianggap nakal tersebut. “Kalau ditemukan alat bukti yang cukup, gimana lagi (OTT),” ungkap mantan sekjen PDIP itu.

Selama ini, kata Tjhajo, Kemendagri selalu menekankan kepada kepala daerah agar menjauhi area rawan korupsi. Termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi. Di samping itu, pencegahan lain agar kepala daerah tidak terjebak dalam ranah korupsi yakni koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK.

“Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek. Itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri,” jelas Tjahjo.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Dia terjaring dalam OTT KPK terkait kasus dugaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini Ahmad Yani. Dia juga menyeret anak buahnya, Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM). Sementara tersangka lainnya dalam kasus serupa adalah Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.

Ahmad Yani diduga menerima fee sebesar 10 persen atas proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim. Fee itu disinyalir sebagai syarat terpilihnya kontraktor pekerjaan.

Atas perbuatannya, Ahmad Yani disangkakan melanggar Pasal 12huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Selain bupati Muara Enim, kepala daerah yang terjerat tipikor adalah Bupati Bengkayang (Kalimantan Barat) Suryadman Gidot. Dia diduga menerima suap terkait pembagian proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019. Suap tersebut merupakan kompensasi atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 6 miliar.

Sebagai pihak penerima, Suryadman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads