Puluhan DPRD Malang Korupsi, Mendagri Surati Pakde Karwo

05/09/2018, 14:06 WIB | Editor: Estu Suryowati
Tjahjo Kumolo meminta partai-partai politik yang kadernya menjadi tersangka kasus korupsi suap APBD-P Kota Malang 2015 segera melakukan pergantian antar waktu. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta partai politik untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) menyusul banyaknya anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka kasus korupsi suap APBD-P 2015. Itu dilakukan agar pemerintahan Kota Malang tetap berjalan baik.

"Kami hanya bisa mengimbau kepada partai-partai politik untuk segera melakukan PAW," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/9).

Tjahjo berharap PAW bisa segera dilaksanakan, meski pada dasarnya baru bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. "Karena PAW kan ada dua yakni seseorang yang ditahan langsung dipecat oleh partainya dan ada yang menunggu berkuatan hukum tetap," ujar Tjahjo.

Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, dirinya telah meminta pihak Gubernur Jawa Timur untuk partai-partai politik yang kadernya ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya minta agar Pak Gubernur Jawa Timur Soekarwo membuat surat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menetapkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Penetapan itu setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif.

"Hingga saat ini dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," ujar Basaria di Gedung KPK, Senin (3/9).

KPK menduga 22 tersangka itu menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.

Para anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjajyono.

Kemudian Een Ambarsari, Bambang Triyoso, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.

Atas perbuatannya, 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi