JawaPos Radar

Puluhan DPRD Malang Jadi Tersangka, Mendagri Keluarkan Tiga Diskresi

05/09/2018, 11:55 WIB | Editor: Estu Suryowati
Puluhan DPRD Malang Jadi Tersangka, Mendagri Keluarkan Tiga Diskresi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, diskresi dikeluarkan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di Malang. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan diskresi terkait banyaknya anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap APBD-P Kota Malang 2015.

Tjahjo mengatakan, diskresi dikeluarkan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di Malang. Sebab, jalannya pemerintahan selain memerlukan kepala daerah, pastinya juga butuh DPRD.

"Baik dalam hal menyusun anggaran, menyusun aturan, menyusun berbagai kebijakan Pemda. Kalau DPRD-nya tidak memenuhi kuorum sebagaimana tata tertib kan tidak sah. Makanya merujuk Undang-Undang yang ada," kata Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/9).

Tjahjo menyebut, terdapat tiga diskresi agar pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan. Itu dikarenakan sebanyak 41 orang anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka KPK.

Pertama, pelibatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi mengenai pembahasan permasalahan kebijakan daerah yang harusnya dibahas bersama DPRD.

Kedua, kebijakan yang pada mulanya dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah dengan DPRD, diubah dalam bentuk peraturan lain. Misalnya melalui Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup) ataupun Peraturan Gubernur (Pergub)

Ketiga, meminta partai politik untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW). Meski ini bukan kewenangan pemerintah, namun Kemendagri tetap memberikan imbauan.

"Tiga hal ini kami ambil sampelnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi daerah seperti Kota Malang," jelas Tjahjo.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menetapkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Penetapan itu setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif.

"Hingga saat ini dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," ujar Basaria di Gedung KPK, Senin (3/9).

KPK menduga 22 tersangka itu menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.

Para anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjajyono.

Kemudian Een Ambarsari, Bambang Triyoso, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.

Atas perbuatannya, 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up