Eni Saragih Akui Diminta Kawal Proyek PLTU Riau-1 oleh Setnov

05/09/2018, 21:08 WIB | Editor: Kuswandi
Eni Saragih usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih rampung menjalani pemeriksaan terkait kasus yang membelitnya. Ada fakta baru yang sempat diucapkannya saat hendak meninggalkan lembaga antirasuah.

Dia menyebut jika mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lah yang mengenalkan dirinya dengan Johannes Budisutrisno Kotjo, pihak penyuapnya yang kini turut berstatus tersangka.

"Ya memang (Setnov kenalkan saya dengan Kotjo), mau siapa lagi," Eni di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9).

Selain mengenalkan, Eni juga menyebut diminta Setnov mengawal proyek PLTU Riau-1."Perintah-perintah yang bermula dari sebelum saya mengenal pak Kotjo, yaitu dari pak Setya Novanto," ucap Eni.

Namun ketika ditanya lebih lanjut apa saja peranan Novanto dalam perkara yang sudah melilit mantan Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, Eni enggan membeberkannya. Dia berdalih sudah menyampaikan semuanya ke penyidik KPK.

Terkait pemeriksaannya hari ini, Eni menjelaskan jika pemeriksaan lanjutan kali ini berkaitan dengan pertemuan antara dirinya dengan Dirut PLN Sofyan Basir dan Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Hari ini saya diperiksa sebagai saksi untuk Bapak Johannes Kotjo. Pendalaman terkait pertemuan-pertemuan saya dengan pak Kotjo dan pak Sofyab Basir," imbuhnya.

Namun, dia enggan membeberkan lebih jauh pertemuan apa yang dimaksud dan meminta awak media untuk meminta penjelasan lebih lanjut pada penyidik.

"Semua sudah saya sampaikan ke penyidik. Pertemuan dan lainnya saya sampaikan ke penyidik," tukasnya.

Sebagai informasi, sebelum Idrus, KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Dalam kasus ini, sebagai anggota DPR RI Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes yang merupakan pihak swasta. Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda dan yang terakhir penerimaan uang oleh Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi