JawaPos Radar

Kwik Kian Gie Sebut Yusril Terlibat Menekan Inpres SKL BLBI

05/07/2018, 15:36 WIB | Editor: Kuswandi
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekui) Kwik Kian Gie membeberkan terkait disahkannya Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputeri pada rapat terbatas di Istana Negara. Ia menyebut Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi (HAM) ikut terlibat dalam proses keputusan SKL BLBI.

"Waktu itu ada Pak Yusril ikut menekan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 untuk menerbitkan SKL," kata Kwik saat bersaksi untuk terdakwa dugaan korupsi SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).

Proses keputusan SKL BLBI bergulir hingga tiga kali pertemuan, lantaran Kwik selalu menentang Megawati untuk menerbitkan SKL. Hingga pada pertemuan ketiga, Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN dan MA Rahman selaku Jaksa Agung dan Yusril hadir dalam rapat kabinet terbatas yang pada akhirnya Megawati melegalkan SKL BLBI.

"Waktu itu sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Bappenas dan ada TAP MPR yang mengatakan ada ketidaknyamanan, ketidakpastian yang luar biasa besarnya. Sehingga perlu diberi kepastian lagi supaya ekonomi cepat pulih. Oleh karena itu, dalam jangka itu lah Inpres itu dibuat," tutur Kwik.

Saat ini, Yusril sendiri merupakan tim penasihat hukum dari terdakwa Syafruddin, mendengar hal itu dia langsung mengklarifikasi apa yang dilontarkan Kwik dalam persidangan.

Yusril menilai, Kwik telah keliru dalam memberikan keterangannya. Ia menyebut bukan dirinya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM menekan Inpres Nomor 8 Tahun 2002, melainkan Menteri Sekertaris Kabinet saat itu, Bambang Koesowo.

"Jadi kalau dilihat di dalam text aslinya, itu di tanda tangani oleh Megawati Soekarnoputri kemudian salinan sesuai dengan aslinya oleh Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang- undangan, Lambok Hatam," jelas Yusril.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,5 triliun.

Syafruddin diduga terlibat dengan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti, mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nuraslim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up