alexametrics

KPK Diminta Usut Penyimpangan Penagihan Pajak Rp 1,7 Triliun

5 Maret 2021, 20:28:09 WIB

JawaPos.com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya dugaan penyimpangan penagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun. Boyamin menyebut, penyimpangan itu diduga melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak berinisial AP yang saat ini, telah dicegah bepergian ke luar negeri.

“Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak, itu urusan tersendiri. Saya kemudian mendapatkan data yang terkait dengan orang yang sama,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/3).

Boyamin menuturkan, berdasarkan data yang diperolehnya, dugaan penyimpangan pajak ini terjadi pada 2017-2018. Dia menduga, terdapat perusahaan swasta yang menunggak pajak senilai Rp 1,7 triliun.

“Maka saya laporkan ke KPK untuk ditindaklajuti, apakah ada dugaan suapnya atau tidak. Setidaknya, yang disandera yang paling kecil, yang besar tidak disandera hingga saat ini. Maka dari itu kami minta ke KPK untuk menjauhkan jangkauannya, melakukan penyelidikan baru atas dugaan penyimpangan. Karena tidak tertagih akan menimbulkan kerugian negara,” ujar Boyamin.

Dalam laporannya, Boyamin juga menyerahkan sejumlah bukti kepada KPK. Berbagai bukti itu antara lain surat izin dari Menteri Keuangan tentang penyanderaan tiga orang. Dia menduga,
perusahaan penyimpangan pajak itu yakni Industri Pulp Lestari.

“Perusahaan industri Pulp Lestari. Saya sebut kalau perusahaannya. Justru karena apa saya laporkan ini, karena perusahaan itu ada di tahun 2010 sebagai 100 penunggak pajak besar, terus nampaknya ada treatment down pada tahun 2017-2018 tapi sekarang kalau anda cek di google tidak ada perusahaan itu,” beber Boyamin.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan




Close Ads