JawaPos Radar

Respons Ancaman Taufik, Grace Natalie: KPU DKI Jangan Takut!

04/09/2018, 15:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
Respons Ancaman Taufik, Grace Natalie: KPU DKI Jangan Takut!
Ketua DPRD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI jika tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI. (Yesika Dinta/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ketua DPRD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI jika tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI. Sebagaimana diketahui Bawaslu DKI meloloskan Taufik sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Pileg 2019.

Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mendukung langkah KPU DKI untuk tidak menindaklanjuti keputusan Bawaslu. Pasalnya, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, mantan narapidana kasus korupsi dilarang maju sebagai caleg.

"Kami mendukung KPU DKI. Jangan gentar, jangan takut. Lapor aja ke DKPP. Jadi, kami support KPUD untuk tidak menindaklanjuti keputusan Bawaslu," kata Grace saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (4/9).

Sebagai satu-satunta partai politik yang tidak mendaftarkan caleg mantan napi koruptor, PSI tegas mendukung sikap KPU DKI untuk tidak takut terhadap ancaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Grace menilai, lolosnya sejumlah mantan napi koruptor menjadi bacaleg sebuah fenomena baru. Grace melihat, antara KPU dan Bawaslu tidak sejalan dalam menafsirkan PKPU 20/2018.

"Jadi kalau Bawaslu meloloskan caleg-caleg korupsi, sama saja Bawaslu melestarikan praktik korupsi," tegas Grace.

Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI jika tidak mengikuti putusan badan pengawas pemilu (Bawaslu) DKI.

"Kalau dia (KPU DKI) nggak melaksanakan, ya kami gugat lagi ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum)," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/9).

Menurut dia, gugatan tersebut bukan hanya untuk memastikan dirinya bisa berlaga pada Pileg 2019 mendatang. Melainkan juga untuk membuktikan bahwa PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pemilu 7/2017 yang menjadi payung hukum di atasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menilai KPU telah ditekan oleh berbagai pihak untuk bertindak berdasarkan opini, bukan UU. "Ini saya kira kalau institusi negara ini bekerja berdasarkan pertimbangan opini tanpa mengindahkan UU saya kira rusak ini," pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up