JawaPos Radar

PPP Belum Pecat Dua Kadernya yang Jadi Tersangka Korupsi APBD-P Malang

04/09/2018, 14:33 WIB | Editor: Estu Suryowati
PPP Belum Pecat Dua Kadernya yang Jadi Tersangka Korupsi APBD-P Malang
ILUSTRASI Gedung Merah-Putih KPK. Kasus dugaan korupsi suap DPRD Malang menyeret puluhan anggota. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dua anggota DPRD Malang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi suap APBD-P‎ Malang‎ 2015. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan pihaknya belum akan melakukan pemecatan kedua kader partai berlambang Kabah tersebut.

Arsul menjelaskan, keputusan partai itu didasarkan pada status keduanya yang masih sebagai tersangka. Namun, apabila nanti status keduanya ditingkatkan menjadi terdakwa, maka PPP akan langsung memutuskan pemecatan terhadap keduanya.

"Kami akan berhentikan dulu sementara. Nanti setelah resmi terdakwa, baru kami berhentikan secara tetap," ujar Arsul di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (4/8).

Lebih lanjut Arsul mengatakan, mekanisme di PPP memang berbeda. Partai yang dikomandoi Romahurmuziy itu tidak memberhentikan kader yang baru ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus hukum.

Kemudian, apabila sudah diberhentikan, PPP akan langsung melakukan pergantian antar waktu alias PAW. Sehingga tugas-tugas di DPRD bisa tetap berjalan.

"Di-PAW kalau sudah diberhentikan, dan tetap diganti, itu pasti," katanya.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, memang adanya korupsi di tingkat legislatif sebagian besar terkait dengan penyusunan APBD. Sehingga PPP mendorong supaya ke depannya menggunakan e-budgeting.

Itu dilakukan supaya penyusunan APBD lebih transparan dan masyarakat bisa ikut memantau. "Itu saya kira harus didorong, termasuk PPP minta kepada Jokowi pada level pemerintahan pusat ini e-budgeting harus didorong," pungkasnya.

Sebelumnya, kasus suap APBD-P Kota Malang 2015 telah menyeret sejumlah petinggi eksekutif dan legislatif di Kota Malang, mulai Wali Kota (nonaktif) Mochammad Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan
Jarot Edy Sulistyo, hingga dua ketua DPRD yakni M Arief Wicaksono dan Ketua DPRD Pengganti Abdul Hakim.
‎KPK juga telah mentapkan tersangka terhadap 22 anggota DPRD Malang dalam kasus tersebut. Mereka di antaranya Arief Hermanto (PDIP),‎ Teguh Mulyono (PDIP),‎ Hadi Susanto (PDIP)‎, Diana Yanti (PDIP), serta Erni Farida (PDIP).

Kemudian, Suparno Hadiwibowo (Gerindra), Een Ambarsari (Gerindra)‎, Teguh Puji Wahyono (Gerindra)‎, Sugiarto (PKS), dan Choirul Amri (PKS). Lalu, Bambang Triyoso (PKS)‎, Choeroel Anwar (Golkar)‎, Ribut Harianto (Golkar), ‎Indra Tjahyono (Demokrat), serta Sony Yudiarto (Demokrat)‎.

Terakhir, Asia Iriani (PPP)‎, Syamsul Fajrih (PPP)‎, Mulyanto (PKB)‎, Imam Ghozali (Hanura)‎, Mohammad Fadli (Nasdem)‎, dan Harun Prasojo (PAN).

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up