JawaPos Radar

KPK Terima SPDP Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi

04/09/2018, 17:04 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Lembaga antikorupsi ini mengaku siap membantu polisi bila membutuhkan bantuan dalam menangani perkara tersebut.

"Unit Koordinasi dan Supervisi KPK telah menerima SPDP kasus Depok pada hari Senin, 3 September 2018. Sesuai ketentuan di Pasal 50 UU KPK, maka porsi KPK adalah melakukan koordinasi," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (4/8).

Mantan aktivis ICW ini menuturkan akan memberikan bantuan selama memang dibutuhkan. Namun, kata Febri, belum ada kendala yang dialami kepolisian dalam menyidik perkara dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka tersebut.

"Jika dibutuhkan dukungan atau jika ada hambatan, KPK dapat membantu penanganan perkara tersebut. Sejauh ini belum ada kendala," imbuhnya.

Dia juga menyebut posisi KPK hanya sebatas melakukan koordinasi dan kasus ini memang sepenuhnya ditangani oleh pihak kepolisian.

"Posisi KPK adalah melakukan koordinasi, jadi bukan KPK yang menangani," tutupnya.

Sebelumnya, Nur ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap pembebasan lahan di Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyidikan, nilai kerugian negara dalam perkara itu mencapai sekitar Rp10,7 miliar.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up