alexametrics

Batasi Kekuasaan Penganggaran

Oleh Robert Endi Jaweng*
4 September 2018, 14:13:40 WIB

JawaPos.com – Terseretnya mayoritas anggota DPRD Kota Malang dalam kasus korupsi APBD bukan peristiwa baru. Kalau kita ingat, sejak 2002-2003, saat itu 43 anggota DPRD Padang pernah ditetapkan sebagai tersangka.

Mengapa anggota DPRD begitu rentan menjadi tersangka korupsi? Semua berkaitan dengan kekuasaan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kekuasaan kita di tingkat lokal terbagi dua. Satu di eksekutif, meliputi kepala daerah, wakil, dan sekretaris daerah. Kedua di legislatif, yakni di DPRD.

Batasi Kekuasaan Penganggaran
Dari depan: Imam Ghozali, Indra Cahyono,Fadli, Ribut Haryanto , 4 dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK, Senin (3/9/18) malam. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

Jangan lupa, tipologi korupsi kita adalah politik kekuasaan. Korupsi yang terkait dengan penggunaan kekuasaan oleh lembaga yang memiliki mandat. Secara normatif, fungsi pembuatan produk hukum (legislasi), penganggaran (bujeting), dan pengawasan (kontrol) memang menjadi kewenangan DPRD. Tapi, dalam praktiknya, semua fungsi tersebut dikerjakan dengan cara yang bisa mendatangkan uang.

Untuk pembahasan APBD, misalnya, jangan dibayangkan berjalan normal. Faktanya, tidak banyak daerah yang menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan. Sekarang pilihannya tinggal mau bayar di muka atau di belakang. Dibayar muka, artinya, anggota DPRD tidak ngotot dengan item kegiatan tapi agar cepat ketok palu, dia minta setoran seperti kasus di Jambi. Sementara itu, bayar di belakang, dia masukkan kepentingan melalui proyek yang melibatkan rekanan anggota DPRD. Atau lokasi proyek yang jadi target daerah pemilihannya.

Di luar itu, praktik culas mudah ditemui di lapangan. Setelah pembahasan APBD, misalnya, dewan ngantor di dinas. Dia mendikte birokrasi membuat proposal yang nanti dia perjuangkan di banggar. Bahasa mereka disinkronkan, padahal diamankan.

Jika kita kaji, ada dua titik kritis yang rawan korupsi. Pertama, di kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Di situ pintu masuk DPRD mendesak kepentingan-kepentingan ekonomi politik mereka.

Kedua, di APBD perubahan. Kita masyarakat sipil bisa mengawasi saat APBD murni dibahas pada Oktober-November. Namun, saat APBD perubahan (APBDP), kita tidak banyak pantau. Di situ ruang gelap kekuasaan bermain.

Lantas, apa solusinya? Bagi saya ada dua. Pertama, kewenangan DPRD perlu dibatasi. Idealnya, DPRD hanya terlibat pada politik anggaran. Tidak sampai pada teknis seperti berapa uangnya, di lokasi mana, proyek apa. Kewenangan DPRD bukan kekuasaan anggaran, tapi fungsi. Dia punya batasan untuk membahas sisi makro. Makin dia detail, makin jelas peran kepentingan.

Kedua, disiplin perencanaan dan penganggaran harus tegas. Tidak boleh lagi ada penganggaran tanpa perencanaan. DPRD kita cenderung malas kalau ikut perencanaan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Bagi dia, forum musrenbang kerja memeras otak. Biasanya dia menyalip di tahap KUA-PPAS. Itu pemerintah yang berada satu level di atasnya, harus memastikan, tidak boleh penganggaran tanpa basis perencanaan.

Ketiga, evaluasi di Kemendagri untuk APBD provinsi dan evaluasi di provinsi untuk APBD kabupaten/kota harus jalan. Kalau kerja serius, saya yakin, pasti bisa menemukan rancangan APBD (RAPBD) mana yang syarat kepentingan. Mudah saja, bandingkan saja antara rencana kerja pembangunan daerah (RK PD) dan RAPBD. Pasti ketemu proyek selundupan DPRD.

Terakhir, kuncinya kepala daerah. Kalau kepala daerah bersih diri, dia bisa bersih lingkungan. Dia punya integritas untuk bersihkan lingkungan birokrasi dan DPRD. Kasus Jambi, misalnya, bukan karena DPRD mempermainkan gubernur, tapi gubernur sendiri yang sudah bermasalah. 

*) Direktur eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan oleh Folly Akbar dari hasil wawancara/c10/agm)

Batasi Kekuasaan Penganggaran