alexametrics

Kemendagri Tunjuk Wagub Aceh dan Wabup Bener Meriah untuk Jadi Plt

4 Juli 2018, 12:28:35 WIB

JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status hukum Gubernur Aceh IY dan Bupati Bener Meriah A. Ini karena kedua kepala daerah itu terjaring OTT KPK pada Selasa (3/7) malam.

Jika Irwandi ditetapkan tersangka dan langsung ditahan oleh lembaga antirasuah, maka Kemendagri akan memberikan surat penugasan kepada Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wakil Bupati Bener Meriah Syarkawi untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah. 

“Ya kita akan memberikan penugasan kepada wakil kepala daerah,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (4/7).

Namun, jika keduanya tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran yang disangkakan KPK. Maka akan kembali mejalnakan tugas dan wewenangnya kembali.

Bahtiar menjelaskan, aturan mengenai pengangkatan Plt kepala daerah telah diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Karena tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, Pasal 66 itu diamanatkan Plt dilaksanakan oleh wakil kepala daerah dalam hal ini Gubernur untuk Provinsi dan Wakil Bupati/Wali Kota untuk Kabupaten dan Kota,” terang Bahtiar.

Melihat banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK, Bahtiar menyatakan, padahal Mendagri Tjahjo Kumolo tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai area rawan korupsi. Namun, faktanya masih ada yang terjerat kasus tersebut.

“Pada pengukuhan pengurus APPSI, Senin 2 Juli 2018, Mendagri telah mengingatkan kembali dan Beliau tak henti-hentinya ingatkan KDH dan aparatur tentang area rawan korupsi,” tukas Bahtiar.

Editor : Kuswandi

Reporter : (rdw/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Kemendagri Tunjuk Wagub Aceh dan Wabup Bener Meriah untuk Jadi Plt