alexametrics

Praperadilan RJ Lino, Pengacara Pertanyakan Status Penetapan Tersangka

4 Mei 2021, 22:15:16 WIB

Selain itu, tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dalam penyidikan merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Oleh karenanya, proses tersebut harus diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku.

“Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat. Sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan,” ucap Agus.

Agus memandang, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan oleh kliennya yakni RJ Lino diajukan ke hadapan hakim. Sebab yang dimohonkan oleh kliennya untuk diuji oleh pengadilan adalah status RJ Lino yang dijadikan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK.

“Di mana-masa penyidikannya telah melebihi batas jangka waktu dua tahun dan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan menyangkut dugaan kerugian negara yang jumlahnya di bawah Rp 1 miliar sebagaimana ditentukan dalam UU KPK. Sehingga tindakan KPK yang sewenang-wenang berakibat hilangnya kebebasan RJ Lino, serta dilanggarnya hak asasi RJ Lino,” ucap Agus.

Selain itu, dia menyebut kalau Pelindo II mengadakan pelelangan pada 2012 yang diikuti oleh sepuluh pabrikan luar negeri. Dari jumlah itu, lima yang memenuhi syarat, dan pemenang lelang HDHM, untuk dua unit QCC twin lift yang spesifikasinya sama dengan penunjukkan langsung pada 2010. ”Ini bukti tidak ada kerugian negara, tapi KPK tidak ungkap ke publik,” terangnya.

Meski demikian, sidang dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan oleh mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino ditunda hingga dua pekan karena KPK tidak menghadiri persidangan. Penundaan ini karena pihak KPK tidak hadir ke persidangan.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads