alexametrics

Praperadilan RJ Lino, Pengacara Pertanyakan Status Penetapan Tersangka

4 Mei 2021, 22:15:16 WIB

JawaPos.com – Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, RJ Lino menyandang status tersangka sejak 15 Desember 2015 atas perkara korupsi tiga unit quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) dari Tingkok sebagai penyedia barang.

Pengacara RJ Lino, Agus Dwiwarsono menuturkan, kliennya sempat menjalani pemeriksaan di KPK pada 5 Februari 2016. Menurutnya, sejak terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, RJ Lino selama tiga tahun belum pernah diperiksa KPK.

“Sejak tanggal 17 Oktober 2019 diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, maka Sprindik yang dikeluarkan pada 15 Desember 2015 sampai dilakukan penahanan terhadap RJ Lino pada 26 Maret 2021 yang belum pernah ada pemeriksaan lanjutan selama lima tahun, karena itu proses hukum tindakan KPK selesai dan telah melewati waktu dua tahun,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (4/5).

Agus menyebut, KPK tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan menghentikan penyidikan terhadap RJ Lino sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) juncto Pasal 70C UU 19 Tahun 2019. Padahal pembentukan Undang-undang dalam Pasal 40 Ayat (4) UU 19 Tahun 2019 telah memberikan kewenangan kepada KPK untuk mencabut penghentian penyidikan apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian atau berdasarkan putusan praperadilan.

“Penyidikan yang dilakukan oleh KPK kepada RJ Lino tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan UU KPK tersebut di atas, karena telah melebihi jangka waktu dua tahun,” tegas Agus.

Agus memandang, penyidikan yang telah dilakukan melebihi jangka waktu dua tahun oleh KPK dengan dibarengi penetapan tersangka dan upaya paksa penahanan pada RJ Lino merupakan pelanggaran prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads