alexametrics

Praperadilan RJ Lino, Pengacara Pertanyakan Status Penetapan Tersangka

4 Mei 2021, 23:55:30 WIB

JawaPos.com – Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. RJ Lino menyandang status tersangka sejak 15 Desember 2015 atas perkara korupsi tiga unit quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010 dengan menunjukkan langsung Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) dari Tingkok sebagai penyedia barang.

Pengacara RJ Lino, Agus Dwiwarsono mengatakan kliennya sempat menjalani pemeriksaan di KPK pada 5 Februari 2016. Menurutnya, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, RJ Lino selama tiga tahun belum pernah diperiksa KPK.

“Sejak tanggal 17 Oktober 2019 diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, maka sprindik yang dikeluarkan pada 15 Desember 2015 sampai dilakukan penahanan terhadap RJ Lino pada 26 Maret 2021 yang belum pernah ada pemeriksaan lanjutan selama lima tahun, karena itu proses hukum tindakan KPK selesai dan telah melewati waktu dua tahun,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (4/5).

Agus menyebut, KPK tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan menghentikan penyidikan terhadap RJ Lino sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 70C UU 19 Tahun 2019. Padahal pembentukan Undang-Undang dalam Pasal 40 ayat (4) UU 19 Tahun 2019 telah memberikan kewenangan kepada KPK untuk mencabut penghentian penyidikan apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian atau berdasarkan putusan praperadilan.

“Penyidikan yang dilakukan oleh KPK kepada RJ Lino tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan UU KPK tersebut di atas, karena telah melebihi jangka waktu dua tahun,” tegas Agus.

Agus memandang, penyidikan yang telah dilakukan melebihi jangka waktu dua tahun oleh KpK dengan dibarengi beserta penetapan tersangka dan upaya paksa penahanan pada RJ Lino merupakan pelanggaran prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945.

Selain itu, tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dalam penyidikan merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Oleh karenanya, proses tersebut harus diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku.

“Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat. Sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan,” ucap Agus.

Agus memandang, sangatlah beralasan dan cukupalasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan oleh kliennya yakni RJ Linodiajukan kehadapan hakim. Sebab yang dimohonkan oleh kliennya untuk diuji oleh pengadilan adalah status RJ Lino yang dijadikan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK.

“Dimanamasa penyidikannya telah melebihi batas jangka waktu dua tahun dan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan menyangkut dugaan kerugian negara yang jumlahnya dibawah Rp 1 miliar sebagaimana ditentukan dalam UU KPK. Sehingga tindakan KPK yang sewenang-wenang berakibat hilangnya kebebasan RJ Lino, serta dilanggarnya hak asasi RJ Lino,” ucap Agus.

Meski demikian, sidang dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan oleh mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino ditunda hingga dua pekan karena KPK tidak menghadiri persidangan. Penundaan ini karena pihak KPK tidak hadir ke persidangan.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:





Close Ads