JawaPos Radar

137 Sipir Diberi Sanksi di 2017, Terbanyak karena Kasus Narkotika

04/05/2018, 12:00 WIB | Editor: Estu Suryowati
137 Sipir Diberi Sanksi di 2017, Terbanyak karena Kasus Narkotika
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Sri Puguh Budi Utami saat memberikan pidato kunci dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis (3/5). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Narkoba masih menjadi momok menakutkan bagi Indonesia. Peredarannya semakin memprihatinkan. Bahkan dalam sejumlah kasus, perdagangan barang haram itu banyak dikendalikan oleh narapidana (napi) dari dalam rumah tahanan (rutan).

Terjadinya praktik seperti ini tentu tak akan lepas dari keterlibatan oknum petugas rutan alias sipir. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan, lembaganya telah menindak tegas para sipir nakal. Mereka dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan.

"Ada (sanksi tegas). Ada yang dipecat, diberhentikan, diturunkan pangkat, ada yang dipidana," ungkap Utami di Aston Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

137 Sipir Diberi Sanksi di 2017, Terbanyak karena Kasus Narkotika
Ilustrasi lapas di Indonesia. Warga binaan di lapas tidak boleh mempergunakan handphone. Jika kedapatan saat razia petugas, barang itu akan disita dan dimusnahkan. (dok. JawaPos.com)

Berdasarkan data Ditjenpas, sepanjang 2017 sebanyak 137 sipir dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran. Dari jumlah itu, sebanyak 50 sipir diberikan sanksi lantaran terlibat kasus narkotika.

Pelanggaran terbanyak berikutnya yang dilakukan yaitu lalai dalam tugas (36 orang), tindakan indisipliner (34 orang), serta penyalahgunaan wewenang (12 orang).

Dua orang diberi sanksi lantaran berselingkuh. Sementara itu yang melakukan tindakan asusila, penipuan, lalu nikah tanpa izin, masing-masing satu orang.

Sedangkan berdasarkan tingkat hukumannya, 94 dari 137 orang diberi sanksi pemecatan, 14 orang diberi sanksi penurunan pangkat, dan 29 orang diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat.

Lebih lanjut, Utami menerangkan, butuh usaha konkret untuk mencegah sipir terus terjerumus kepada segala jenis pelanggaran. Pola pikir menjadi hal utama sebagai langkah pencegahan.

"Pencegahannya jangan ada oknum yang lakukan itu. Baik pegawai, keluarga narapidana, jaringan dan lainnya. Pola pikir kami harus lurus," tegas Utami.

Di sisi lain Utami juga meminta pemerintah untuk melengkapi fasilitas rutan. Sebab, kelengkapan fasilitas rutan termasuk adanya alat-alat modern akan bermanfaat sebagai alat kontrol segala jenis barang yang masuk dan keluar dari rutan.

Utami juga berharap penambahan pegawai baru sebanyak 14 ribu orang di 2017 lalu, dapat menjadi solusi penegakan hukum di dalam rutan.

"Dengan adanya tambahan pegawai 14 ribu pengamanan ini menjadi fifty-fifty, semoga mereka bisa menjadi solusi penegakan hukum di dalam rutan," pungkasnya.

(ce1/sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up