alexametrics

Program Aceh Marathon Disebut Bukan Ide Irwandi Yusuf

4 Maret 2019, 20:13:47 WIB

JawaPos.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, Azhari menyatakan, kegiatan Aceh Marathon yang kini berujung rasuah bukan berasal dari usulan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf. Hal ini disampaikan dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Irwandi.

“Usulan Aceh Marathon ini didasari staf dinas olahraga. Beliau (Irwandi Yusuf) dimintakan untuk diproses,” kata Azhari di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Pernyataan Azhari kemudian menjadi bahan rujukan hakim, dimana dalam dakwaan milik Ahmadi, Bupati Bener Meriah yang juga terseret dalam kasus ini, disebut ada uang suap senilai Rp 500 yang mengalir ke kegiatan Aceh Marathon. Namun, Irwandi disebut bukan sebagai pihak yang mengusulkan kegiatan Aceh Marathon.

“Boleh atau tidak itu tergantung Bappeda provinsi Aceh. Jika sudah sesuai kegiatan ini bisa ditampung tanpa dilihat dari si A, B, atau C,” imbuhnya.

Selain itu, saksi juga mengungkap bahwa Irwandi sempat menegaskan kepada semua jajarannya untuk berhati-hati dalam penggunaan uang negara, demi terhindar dari praktik rasuah.

“Ya, (pesan) itu disampaikan setiap rapat,” ucap Azhari.

Sementara itu, tim kuasa hukum Irwandi, Santrawan Paparang menyatakan program Aceh Marathon memang bukan secara pribadi diusulkan oleh kliennya. Dia menyebut, kegiatan tersebut merupakan program resmi dari Pemprov Aceh.

“Ya memang saksi menyampaikan bahwa itu sudah menjadi program resmi dari Pemprov Aceh karena menjadi program resmi dari Pemprov Aceh,” ucap Santrawan.

Oleh karena itu, Santrawan menyebut program Aceh Marathon bukan hanya tanggung jawab pribadi kliennya, namun juga Pemprov Aceh.

“Kenapa bukan Pak Irwandi Yusuf lagi yang bertanggung jawab, sebab ini menjadi kegiatan resmi dari Pemprov Aceh,” tandasnya.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 1,05 miliar. Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.

Jaksa juga mengatakan Irwandi telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar. Jaksa pun mendakwa Irwandi karena telah menerima gratifikasi dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp 32,45 miliar.

Atas gratifikasi tersebut, Irwandi didakwa telah melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara atas tindakan suap yang ia lakukan, jaksa mendakwa Irwandi dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads
Program Aceh Marathon Disebut Bukan Ide Irwandi Yusuf