alexametrics

Kepala Bappeda Aceh Sebut Program Aceh Marathon Tak Ilegal

4 Maret 2019, 18:48:05 WIB

JawaPos.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, Azhari menyatakan, usulan program Aceh Marathon sudah melewati mekanisme hingga pemerintah pusat. Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Aceh nonaktifn Irwandi Yusuf.

“Itu dilaporkan di APBD dan ke Kemendagri,” kata Azhari menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (4/2).

Mendengar jawaban tersebut, jaksa KPK meminta penegasan apakah anggaran Aceh Marathon termasuk satu dari sekian poin anggaran yang diperiksa oleh Kemendagri. “Ya (diperiksa Kemendagri),” tegas Azhari.

“Kalau Aceh Marathon itu ilegal akan lolos?,” tanya jaksa lagi.

“Tidak ilegal,” timpal Azhari.

Mendengar pernyataan tersebut, kemudian majelis hakim mengkonfirmasi soal Aceh Marathon yang disebut masuk dalam anggaran pemerintah Aceh.

“Sudah dianggarkan dan masuk Pagu, kenapa masih utang dulu. Terdakwa bilang marah-marah bilang nomboki?,” tanya majelis hakim ke Azhari.

Atas pertanyaan tersebut, Azhari selaku kepala Bappeda mengaku tidak tahu secara rinci.

“Kurang tahu detailnya,” ucap Azhari.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 1,05 miliar. Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.

Jaksa juga mengatakan Irwandi telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar. Jaksa pun mendakwa Irwandi karena telah menerima gratifikasi dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp 32,45 miliar.

Atas gratifikasi tersebut, Irwandi didakwa telah melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara atas tindakan suap yang ia lakukan, jaksa mendakwa Irwandi dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads
Kepala Bappeda  Aceh Sebut Program Aceh Marathon Tak Ilegal