alexametrics

Jalan Belakang Dapat Surat Pengampunan

Laporan Litmas Diduga Cacat Prosedur
4 Februari 2019, 11:05:57 WIB

JawaPos.com – Polemik “pengampunan” untuk I Nyoman Susrama memantik kemarahan keluarga dan jurnalis. Pertanyaan ini pun muncul: Kenapa usulan itu bisa lolos ke meja menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkum HAM), bahkan sampai diteken Presiden Joko Widodo? Ada indikasi ketidakberesan usulan remisi tersebut.

“KOK sama sekali pihak korban tidak diperhitungkan?” kata Anak Agung (AA) Oka Mahendra, 73, paman AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, dengan suara lirih. Wajar pertanyaan itu muncul.

Jalan Belakang Dapat Surat Pengampunan
Aksi penolakan remisi I Nyoman Susrama, terpidana pembunuhan berencana terhadap wartawan Jawa Pos Radar Bali, Prabangsa. (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Sebagai staf khusus Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin pada 2006, Oka paham betul tentang konsep hukum progresif yang menempatkan masyarakat sebagai “tuan” hukum.

“Kasus itu (pembunuhan Prabangsa, Red) menyita perhatian publik 10 tahun lalu. Masak pemerintah lupa?” ujarnya saat ditemui Jawa Pos di kediamannya di Puri Kanginan, Bangli, Bali, Rabu lalu (30/1). Di umurnya yang masuk kategori lanjut usia (lansia), Oka terbilang masih fasih memaparkan prinsip hukum dan keadilan. Salah satunya, keadilan harus hadir di tengah masyarakat.

Ketika bicara soal keadilan, ingatan Oka seketika mundur pada peristiwa pembunuhan Prabangsa 10 tahun lalu. Kala itu Prabangsa yang dikenal sebagai wartawan “striker” Jawa Pos Radar Bali dibunuh secara keji oleh kelompok orang suruhan Susrama gara-gara berita yang ditulisnya. Keluarga Prabangsa bersama para jurnalis dan aktivis di Bali murka. Mereka menuntut pelaku pembunuhan dihukum berat.

Selama berbulan-bulan, perjuangan melelahkan itu akhirnya membuahkan hasil. Susrama dinyatakan bersalah sebagai otak pembunuhan Prabangsa dan divonis pidana seumur hidup oleh pengadilan. Kini Susrama mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II-B Bangli. Saat ditemui Jawa Pos Rabu lalu, Susrama tetap keukeuh tidak mau mengakui perbuatannya.

“Saya memang tidak pernah melakukannya (mendalangi pembunuhan Prabangsa, Red),” kata Susrama. Pengakuan tersebut berkali-kali dia sampaikan di hadapan penyidik kepolisian dan majelis hakim yang mengadilinya waktu itu. “Secara hukum, memang saya terhukum. Suatu saat pembunuh aslinya akan ketemu,” ujarnya.

Pengakuan Susrama menyakitkan hati keluarga Prabangsa. Begitu pula Keputusan Presiden (Keppres) 29/2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara untuk Susrama.

Meski pemerintah telah berjanji bakal mengkaji keputusan kontroversial itu, Oka masih bertanya-tanya, kok bisa pemerintah memberikan “pengampunan” kepada pembunuh Prabangsa tanpa memperhatikan sejarah panjang itu? “Dalam pengambilan keputusan, seharusnya mendengar kepentingan para pihak. Tapi, selama ini keluarga tidak pernah dihubungi,” tuturnya.

Keluarga korban memang sudah seharusnya dimintai tanggapan sebelum usulan remisi Susrama naik ke tingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan. Tanggapan itu sejatinya melekat dalam laporan hasil penelitian masyarakat (litmas) petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) balai pemasyarakatan (bapas). Dalam hal ini, Bapas Kelas II Karangasem.

Namun, berdasar penelusuran Jawa Pos, tanggapan keluarga korban ternyata sama sekali tidak masuk dalam laporan litmas Bapas Kelas II Karangasem. “Tidak ada tanggapan keluarga (korban, Red),” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Bali Sutrisno.

Laporan litmas merupakan salah satu syarat kelengkapan berkas pengajuan napi untuk mendapatkan “fasilitas” keringanan hukuman. Laporan itu bersifat rahasia. Selain litmas, ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai data pendukung permohonan. Di antaranya, salinan vonis, salinan kartu pembinaan, dan salinan register F (risalah pelanggaran tata tertib napi).

Ketentuan data pendukung itu diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Napi yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Setelah semua data dinyatakan lengkap, kepala lapas/rutan meminta pertimbangan tim pengamat pemasyarakatan (TPP) daerah.

Usulan remisi napi akan sampai ke meja menteri setelah melalui sejumlah tahapan. Di antaranya, sidang TPP daerah, sidang TPP kanwil, dan sidang TPP pusat. Semua proses dan tahapan itu diatur secara terperinci dalam keputusan menteri tersebut. Lengkap dengan batas waktu tiap-tiap stakeholder untuk memproses dokumen.

Kembali ke kasus Susrama, selain kepala kanwil, keluarga Prabangsa juga memastikan bahwa tidak ada satu pun anggota keluarga yang dimintai tanggapan oleh bapas selaku pihak yang berwenang membuat laporan litmas. Artinya, usulan remisi Susrama betul-betul telah mengabaikan kepentingan korban alias hanya usulan sepihak.

Bukan hanya paman Prabangsa, istri Prabangsa, AA Sagung Mas Prihantini, juga menegaskan bahwa selama 10 tahun terakhir dirinya tidak pernah ditemui petugas bapas atau TPP. “Semoga saja tidak ada (petugas yang menemui untuk pengajuan remisi Susrama, Red) karena saya takut kalau emosi, saya tidak terkontrol,” tuturnya.

Kakak Prabangsa, Anak Agung Ayu Rewati, pun demikian. Dia memastikan, belum ada petugas pemasyarakatan yang mewawancarai pihak keluarga untuk kebutuhan pengajuan remisi. Hanya, kakak Susrama, Nengah Arnawa (mantan bupati Bangli), datang ke rumah keluarga besar Prabangsa di Bangli pada Jumat lalu (25/1). Arnawa ditemani Kepala Rutan Bangli Made Suwendra.

Namun, kedatangan Arnawa itu tidak terkait dengan pengajuan remisi. Melainkan, menegaskan bahwa tidak ada masalah antara keluarga Arnawa dan keluarga Prabangsa. “Sebelum ada kasus (pembunuhan Prabangsa, Red), memang kami tidak ada masalah. Tapi, setelah itu, siapa yang tidak bermasalah kalau adik atau saudara kami dibunuh?” ungkapnya.

Rewati menegaskan, tidak ada anggota keluarganya yang menyetujui pemberian remisi untuk Susrama. “Kami tidak setuju kalau sampai remisi diberikan. Nggak boleh ada keringanan,” tegasnya.

Meski belum meminta tanggapan keluarga korban, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Sri Puguh Budi Utami dalam kunjungan ke Bali Sabtu (2/2) menyebut usulan remisi Susrama sesuai dengan prosedur. Dia menyebutkan bahwa syarat meminta tanggapan keluarga korban telah dicabut. “Yang kami lakukan sudah benar dan sesuai prosedur,” ungkapnya.

Pernyataan Utami berbeda dengan Kakanwil Kemenkum HAM Bali Sutrisno. Dia menyebutkan, keluarga korban memang mestinya dimintai tanggapan. Standard operating procedure (SOP) itu, terang dia, harus dilalui. “Masalah (keluarga korban, Red) tidak setuju (pengusulan remisi, Red), nanti ada catatan. Tapi, itu (permintaan tanggapan keluarga korban, Red) memang harus dilalui,” paparnya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (tyo/c11/fim)

Jalan Belakang Dapat Surat Pengampunan