alexametrics

Putus Lepas Kasus Korupsi, MA Dinilai Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

3 Desember 2019, 10:14:37 WIB

JawaPos.com – Dalam setahun terakhir Mahkamah Agung (MA) telah memutus lepas sejumlah terdakwa yang terjerat dalam perkara kasus korupsi. Putusan lepas itu dijatuhkan MA dalam tingkat kasasi.

Kasus pertama yang dilepas MA yakni dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat mantan
Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Putusan itu menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Putusan lepas terhadap Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antarmajelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi. Kendati demikian, kasasi yang diajukan Syafruddin dikabulkan MA. Sehingga mantan Kepala BPPN itu dilepaskan dari masa kurungannya.

Kemudian, MA baru saja memutus lepas mantan Direktur Keuangan Pertamina, Ferederick ST Siahaan. Padahal, Ferederick dihukum 8 tahun penjara di kasus korupsi blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 yang merugikan negara hingga Rp 568 miliar.

Putusan tersebut dijatuhkan pada Senin (2/12) oleh majelis hakim kasasi Suhadi sebagai ketua majelis, Krishna Harahap dan Abdul Latif masing-masing sebagai hakim anggota. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan, meski Ferederick dinilai terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai hakim agung kini hanya memakai sudut pandang pribadi dalam memutus perkara tanpa memandang yurisprudensi atau putusan hakim agung terdahulu dalam memutus perkara korupsi. Terlebih diduga MA tidak lagi berpihak dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Faktor utamanya tentu soal sudut pandang dalam pemberantasan korupsi yang sudah tidak berpihak. Sudut pandang lain karena MA tidak menjadikan putusan-putusan hakim agung terdahulu (yurisprudensi) sebagai sumber hukum putusannya terkini,” kata Feri kepada JawaPos.com, Selasa (3/12).

Feri menyatakan, MA kini tidak menghasilkan putusan yang berkualitas dalam memutus perkara khususnya kasus korupsi. Hal ini ditandai dari sejumlah permohonan kasasi yang dikabulkan MA. “Akibatnya sikap MA dalam berbagai perkara korupsi tidak stabil,” sesal Feri.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads