alexametrics

KPK Ajukan Banding Terhadap Putusan Markus Nari

3 Desember 2019, 17:41:07 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan anggota DPR RI Markus Nari.
Markus yang terjerat kasus korupsi proyek e-KTP elektronik dinilai putusan terkait uang pengganti belum maksimal.

“KPK mengajukan banding karena kami cukup meyakini seharusnya terdakwa terbukti menerima USD 900.000 atau setara lebih dari Rp 12 miliar. Sehingga, uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (3/12).

Dalam putusan pengadilan pada 11 November, tuntutan uang pengganti yang dikabulkan majelis hakim sebesar USD 400.000. Uang tersebut merupakan duit yang diduga diterima Markus dari Andi Narogong dalam pertemuan di dekat kantor TVRI Senayan, Jakarta Selatan.

Adapun dugaan penerimaan lain yang didakwakan kepada Markus senilai USD 500 ribu tidak dimasukkan dalam putusan tingkat pertama tersebut. Uang tersebut diduga diterima Markus dari Andi Narogong melalui Irvanto di ruang rapat Fraksi Golkar di parlemen. Penuntut umum KPK meyakini dugaan penerimaan tersebut terbukti di pengadilan.

“Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti,” jelas Febri.

Sebelumnya, mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah memperkaya diri sendiri sebanyak USD 400.000 dari kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Majelis hakim menyatakan, Markus terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun itu. Dia juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung sejak masa pidana selesai dijalani.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads