alexametrics
Suap PLTU Riau-1

Komitmen MA Terhadap Pemberantasan Korupsi Dinilai Semakin Turun

Potong Masa Hukuman Idrus Marham
3 Desember 2019, 18:54:24 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) memotong masa hukuman mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, menjadi dua tahun penjara pada tingkat kasasi. Padahal sebelumnya, Idrus divonis lima tahun penjara pada tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menanggapi ini, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, pasca hakim Artidjo Alkostar pensiun, MA tidak lagi memiliki moral dalam memutus perkara korupsi. Sehingga harus ada tindakan tegas dari Komisi Yudisial (KY) terhadap hakim yang menyalahi kewenangannya, meski putusan merupakan sepenuhnya kewenangan hakim.

“Harus ada tindakan tegas oleh otiritas (KY) terutama bagi hakim-hakim yang menyalahgunakan kewenangannya, terutama juga yang menjelang pensiun,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Selasa (3/11).

Fickar memandang, komitmen MA terhadap pemberantasan korupsi kian menurun. Terlebih setelah UU KPK resmi direvisi.

“Komitmen terhadap pemberantasan korupsi sepertinya sudah menurun, meskipun pabrikasi korupsi terus terjadi di segala sektor tidak hanya ekonomi, bahkan terjadi juga di lembaga yudikatif,” tukasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terkait kasus korupsi PLTU Riau-1. Masa hukuman Idrus yang semula lima tahun dikurangi menjadi dua tahun penjara.

“Amar putusan kabul,” seperti dikutip dari web MA, Selasa (3/12).

Hukuman itu diputuskan oleh majelis hakim pada, Senin 2 Desember 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Suhadi dan anggota hakim Krisna Harahap dan Abdul Latief.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Idrus melanggar Pasal 11 UU Tipikor karena menerima hadiah terkait proyek PLTU Riau-1. Namun, menurut majelis hakim, Idrus bukan unsur penentu yang berwenang mengambil putusan proyek tersebut.

Idrus sebelumnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Idrus yang juga mantan Menteri Sosial itu dinyatakan bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Hukumannya kemudian diperberat di Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara. Idrus kemudian mengajukan kasasi ke MA.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads