alexametrics

Digugat ke PTUN, Kemenkeu Tetap Tagih Utang Bambang Trihatmodjo

3 Oktober 2020, 17:40:37 WIB

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menagih utang Bambang Trihatmodjo meski digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut terkait utang yang harus dibayar oleh Bambang atas penyelenggara SEA Games XIX 1997 sebesar Rp 50 miliar. Itu melibatkan konsorsium swasta yang diketuai oleh Bambang sebagai mitra penyelenggara.

Putra mendiang mantan Presiden RI, Soeharto, tersebut ditagih oleh Kemenkeu untuk melunasi utang sebesar Rp 50 miliar. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, jika Bambang ingin lepas dari pencegahan ke luar negeri oleh Kemenkeu, harus membayar utang terlebih dahulu.

“Apa cara lainnya? Cara lainnya ya bayar supaya kita bisa mempertimbangkan untuk mencabut pencegahan,” ujar Isa dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (3/10).

Isa mengungkapkan, pengacara Bambang Trihatmodjo, telah berkirim surat kepada Kemenkeu agar mencabut pencegahan tersebut. Namun, Isa menyarankan agar pihaknya langsung menghubungi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar lain tanpa harus berproses di pengadilan.

“Pengacara juga sudah bersurat dan kami anjurkan untuk menghubungi PUPN DKI supaya bisa mencari jalan keluar lain selain berproses di pengadilan PTUN,” jelasnya.

Selain itu, Isa menambahkan, meskipun pemerintah digugat namun tetap mengikuti prosedur yang berlaku. “Tentunya nanti prosesnya kita ikuti sesuai dengan tata tertib di Pengadilan Tata Usaha Negara,” imbuhnya.

Pengacara Bambang Trihatmodjo, Prisma Wardhana Sasmita menjelaskan sebenarnya nilai utang awal yang membelit adalah Rp 35 miliar. Menurutnya, kasus yang membelit kliennya kala Bambang Trihatmodjo menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997. Untuk teknis pelaksanaannya, dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti. Ayah Bambang Trihatmodjo yang kala itu masih menjabat Presiden RI menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres).

Menurut Prisma, dana tersebut sebenarnya merupakan dana talangan untuk kepentingan SEA Games 1997. Karena komitmen Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) pada dasarnya hanya kesanggupan dalam penyelenggaraan SEA Games, tidak meliputi dana pembinaan atlet.

Sebagai bentuk itikad baik, laporan dan penyampaian pertanggungjawaban sudah dilakukan pada 1999 kepada Kemenpora, KONI, dan Kemensetneg oleh PT TIM sebagai subjek pelaksana konsorsium. Dan sudah disampaikan permohonan konversi hingga 2006 namun tidak ada tanggapan berarti. Namun, baru 2017 ada penagihan yang hingga saat ini sudah di angka Rp 50 miliar.

Angka Rp 50 miliar tersebut, lanjut dia, merupakan nilai pokok utang ditambah dengan akumulasi bunga sebesar 5 persen per tahun. Bunga 5 persen setahun yang sebenarnya itu talangan yang disebut sebagai utang hingga selesai dilakukan audit keuangan.

Bambang sendiri merasa bukan penanggungjawab PT Tata Insani Mukti. Dia keberatan bila harus menanggung tagihan tersebut. Menurut Prisma, yang bertanggung jawab atas keuangan dana yang ditagih adalah PT Tata Insani Mukti.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Edy Pramana

Reporter : Romys Binekasri

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads