Ramai Aksi #2019GantiPresiden, Mabes Polri Keluarkan Arahan ke Jajaran

03/09/2018, 14:10 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Aksi #2019GantiPresiden mendapatkan penolakan warga. (Syahrul Ramadhan/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Aksi tagar #2019GantiPresiden yang viral di publik membuat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersikap. Markas Besar Korps Bhayangkara itu lantas memberi arahan kepada Direktur intelijen dan keamanan (dirintelkam) di satuan wilayah tingkat daerah atau Polda.

Arahan yang diterbitkan dalam bentuk Surat Telegram bernomor STR/1852/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto itu, meminta pata Dirintelkam memberi atensi terhadal aksi  #2019GantiPresiden. Juga aksi  #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden.

Untuk #2019GantiPresiden dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Aksi tersebut wajib serta bertanggung jawab pada empat hal.

Diantaranya, menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui hukum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, untuk #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden dinyatakan Polri sebagai kegiatan yang mengarah kepada politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017. Ketiga kegiatan itu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri dan pemohon wajib melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 PP No. 60/2017.

Persyaratan itu antara lain proposal, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau badan hukum, identitas diri penanggung jawab kegiatan, daftar susunan pengurus, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi instansi terkait, paspor dan visa bagi pembicara orang asing, serta denah rute yang akan dilalui saat aksi dilaksanakan.

Dalam menyikapi sejumlah kegiatan tersebut, Dirintelkam seluruh Polda juga diminta mendeteksi dan mengidentifikasi potensi kerawanan, mendalami surat pemberitahuan kegiatan, serta mencermati dan berhati-hati setiap menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terhadap kegiatan yang bernuansa politik dan provokatif dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian, jajaran Dirintelkam di Polda juga diminta berkoordinasi dengan jajaran lainnya, baik internal ataupun eksternal.

Dirintelkam di Polda diberikan kewenangan untuk tidak menerbitkan STTP jika pemberitahuan kegiatan yang diterima dinilai berpitensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa konflik horizontal antarpendukung, menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum, perusakan fasilitas umum atau kerugian materiil dan korban jiwa, serta mengganggu ketertiban umum.

Jajaran dirintelkam di Polda turut diminta memberikan surat terhadap penanggung jawab kegiatan yang tidak diterbitkan STTP dengan disertai alasan, saran, atau imbauan. Terakhir, jajaran dirintelkam di polda diminta menjaga netralitas Polri dan tetap konsisten sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat serta menghindari upaya-upaya yang dapat mengarahkan Polri terlibat dalam politik praktis.

Ditanya mengenai surat telegram tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri mengatakan bahwa aturan tersebut sebenarnya sudah ada sejak dulu. "Hanya pelaksanaannya kadang-kadang di wilayah lupa tidak mempedomani apa yang sudah diatur," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/9).

Namun dia membantah bahwa arahan tersebut bersikap membungkam aspirasi publik. Dia mengatakan hal tersebut dilakukan guna mencegah potensi konflik.

"Kalau dia dilihat menyampaikan aspirasinya menganggu atau bisa menimbulkan kekacauan, kita harus pertimbangkan baik-baik," pungkas Setyo.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi