JawaPos Radar

Menelisik Peran Dirut Pertamina, Nicke dalam Proyek PLTU Riau-1

03/09/2018, 17:39 WIB | Editor: Kuswandi
Gedung KPK
Ilustrasi: Gedung KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Penyidik KPK hari ini memang mengagendakan pemeriksaan terhadap Dirut Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Hingga saat ini pun belum tampak kehadiran pimpinan Pertamina tersebut di kantor lembaga antirasuah.

Mengenai pemeriksaan yang akan dijalani oleh Nicke, yakni berkaitan dengan kasus yang melilit mantan Mensos Idrus Marham. Idrus sendiri merupakan tersangka ketiga dalam perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Sebelum memanggil Nicke, lembaga antirasuah ini memang sudah memeriksa pihak lain seperti Dirut PLN Sofyan Basir, CEO Blackgold Natural Resources Richard Pilip, dan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, pemeriksaan terhadap Nicke berkaitan dengan jabatan sebelumnya, yakni sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 di PLN. "Perihal jabatannya sebelumnya di PLN sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN," terangnya pada awak media, Senin (3/8).

Mantan aktivis ICW ini menyebut hal yang akan didalami terhadap Nicke terkait pengetahuannya dalam perencanaan proyek PLTU riau 1. "Saksi Nicke Penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam perencanaan proyek PLTU Riau-1," jelasnya.

Perihal rekam jejak Nicke. Pada 29 Agustus lalu, dia resmi menduduki jabatan sebagai Dirut Pertamina. Sebelumnya, dia memang sudah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina semenjak turunnya Elia Massa Manik pada April lalu.

Nicke juga pernah menjabat Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) merangkap Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur di BUMN minyak dan gas (migas) tersebut.

Sementara terkait pemeriksaan sendiri, diduga Nicke mengetahui proyek kerjasama PLTU Riau-1, karena proyek ini dicanangkan sejak tahun 2015. Untuk itu lembaga yang digawangi Agus  Raharjo cs ini membutuhkan keterangan Nicke.

Nicke diduga memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi. Dia diduga berperan penting dalam setiap kegiatan pengadaan yang dilakukan PT PLN."Keterangannya perlu sekali (KPK)," kata Febri.

Kini, usai Nicke dipromosikan menjadi Dirut Pertamina, jabatan tersebut kini dipegang oleh Sofyan Basir sebagai PLT Direktur Pengadaan Strategis 1 sejak November 2017.

Dengan perannya yang begitu strategis, bisa jadi, ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menjerat pihak lain seperti petinggi PLN yang memberikan proyek PLTU Riau- 1 kepada perusahaan penyuap Eni dan Idrus Marham. Namun, ketika ditanya hal ini, Febri enggan berspekulasi." Belum tahu saya," katanya.

Di lain pihak, terkait kasus ini, sebelumnya Dirut PLN Sofyan Basir menegaskan PLTU Riau-1 yang memiliki kapsitas 2x300 MW itu merupakan bagian dari proyek 35.000 MW.

Proyek bernilai USD 900 juta atau setara Rp 12,6 triliun (kurs Rp 14.000) itu diperoleh Samantaka yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resource Ltd dan konsorsium lewat penunjukkan langsung.

Selanjutnya, Sofyan menegaskan, kasus yang terjadi antara Blackgold dengan Eni Saragih bukan menjadi lingkup PLN. Dia beralasan masalah konsorsium sudah berada di luar lini PLN maupun PJB.

BlackGold Natural Resources memanfaatkan cadangan sebesar 3,5 juta ton batubara per tahun untuk proyek Pembangkit Listrik Ranjau Mulut Riau-1. Cadangan tersebut memberi harapan dilanjutkannya rencana pemasokan batubara ke proyek Riau-1.

Blackgold merupakan perusahaan pertambangan batubara yang fokus pada Indonesia yang menargetkan Indonesia dengan pesat. Saat ini, Blackgold melalui anak perusahaannya, PT Samantaka Batubara, memiliki konsesi batu bara untuk area seluas 15.000 hektar, dan memiliki lebih dari 500 juta ton sumber daya batu bara.

Untuk itu, lembaga ini memang masih terus menelusuri informasi dan keterangan dari para saksi guna membuat kasus korupsi ini lebih terang benderang.

Sebelumnya, KPK resmi menahan Idrus Marham terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Idrus ditahan untuk 20 hari pertama di rutan (rumah tahanan) cabang KPK.

Untuk diketahui, dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, KPK menetapkan tersangka terhadap Idrus Marham.

Idrus terbukti menerima uang terkait penerimaan janji dan hadiah dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Kotjo sebanyak Rp 4 Miliar pada bulan November-Desember 2017 dan bulan Januari-Juni sebanyak Rp 2,25 Miliar.

IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus dinilai melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up