JawaPos Radar

Eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung Dituntut 15 Tahun Penjara

03/09/2018, 16:10 WIB | Editor: Kuswandi
Syafruddin Arsyad Temenggung
Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung saat duduk di kursi pesakitan ruang sidang PN Tipikor Jakarta, Senin (3/9) (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dengan hukuman 15 tahun serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Hal ini dikatakan JPU KPK dalam sidang lanjutan perkara dugaaan korupsi SKL BLBI atas nama terdakwa Syafruddin.

"Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa SAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK, Haerudin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Jaksa menilai, perbuatan Syafruddin melakukan penghapusan utang Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wahyuni Mandiri (WM). Sehingga negara merugi hingga Rp 4,58 triliun.

Jaksa menyebut, Syafruddin pun melakukan agar seolah-olah utang petani tambak lancar disetorkan. "Seolah-olah sebagai utang yang lancar, itu adalah kesengajaan," ungkapnya.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan Syafruddin, dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, terdakwa dinilai melakukan peran yang besar dalam melaksanakan kejahatan hingga berakibat pada kerugian negara. "Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan," jelasnya.

Syafruddin dinilai telah melanggar Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up