JawaPos Radar

Dirut Pertamina Dipanggil KPK

Alasan Rapat Dengan Pemegang Saham, Nicke Tak Penuhi Panggilan KPK

03/09/2018, 20:22 WIB | Editor: Kuswandi
Nicke Widyawati
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (tengah) mengisi BBM ke kendaraan pelanggan di SPBU Coco Kuningan, Jakarta, Senin (3/9). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya, Nicke akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati menyebut pemanggilan terhadap Nicke akan dijadwalkan ulang. "Yang bersangkutan tidak datang hari ini. Tadi disampaikan pada penyidik tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena ada jadwal rapat pemegang saham. Akan dijadwalkan ulang," ungkapnya pada awak media, Senin (3/9).

Namun, dia belum bisa memberitahu tepatnya kapan penjadwalan ulang akan dilakukan. Kata Yeye, Nicke dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham. Pemeriksaan yang akan dijalani oleh Nicke dalam kapasitasnya saat menjabat di PT PLN.

Sebelumnya, KPK resmi menahan Idrus Marham terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Idrus ditahan untuk 20 hari pertama di rutan (rumah tahanan) cabang KPK.

Untuk diketahui, dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, KPK menetapkan tersangka terhadap Idrus Marham.

Idrus terbukti menerima uang terkait penerimaan janji dan hadiah dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Kotjo sebanyak Rp 4 Miliar pada bulan November-Desember 2017 dan bulan Januari-Juni sebanyak Rp 2,25 Miliar.

IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up