alexametrics

Kuasa Hukum Istri Ferdy Sambo Minta Polri Hentikan Kasus Pelecehan

Terlapor Tewas
3 Agustus 2022, 09:10:20 WIB

Hasil Uji Balistik Belum Siap, Ekspose ke Komnas HAM Tertunda

JawaPos.com – Kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat menemui titik krusial. Kemarin (2/8) tim khusus memanggil kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua ke Bareskrim untuk dimintai keterangan sebagai pihak pelapor kasus dugaan pembunuhan berencana.

Kuasa hukum dari Putri Chandrawati, istri Sambo, juga mendatangi Bareskrim untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman.

Terdapat tiga laporan untuk kasus penembakan Brigadir Yosua. Yakni, kasus dugaan pembunuhan berencana, pelecehan seksual, dan pengancaman. Semua laporan tersebut disidik. Tim khusus seakan mendua. Mereka menemukan peristiwa pidana dugaan pembunuhan berencana. Pada saat yang sama, tim khusus mengamini adanya kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti membenarkan adanya tiga kasus tersebut. ”Yang di Bareskrim dan kasus yang ditarik ke Bareskrim itu sudah sidik,” ujarnya.

Hingga saat ini, Kompolnas sebagai anggota tim khusus terus melakukan pendalaman. Menurut dia, penyidikan dengan scientific crime investigation memang membutuhkan waktu.

Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak, mendatangi Bareskrim kemarin pukul 15.30 karena dipanggil Bareskrim sebagai pihak pelapor. Dia meyakini, proses hukum terhadap kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman tidak akan berjalan. Sebab, terlapor untuk kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman sudah meninggal. Yakni, Brigadir Yosua. ”Sesuai dengan Pasal 77 (KUHP), itu harusnya dihentikan atau SP3,” katanya.

Kamaruddin juga mempertanyakan isi CCTV yang sempat dipaparkan Komnas HAM. ”Apakah video atau CCTV itu sudah diuji ahli digital forensik? Asli atau tidak video itu? Sekarang ini anak usia 9 tahun saja bisa mengedit video,” ujarnya.

Menurut dia, dalam paparan Karopenmas sebelumnya disebutkan, CCTV rusak disambar petir. Lalu, ada dekoder CCTV yang diambil orang yang bukan dari Polri. ”Lalu, kapan dekoder itu dikembalikan juga tidak jelas,” keluhnya.

Karena itu, menjadi penting menerapkan Pasal 233 KUHP tentang menghalangi proses hukum atau obstruction of justice. Hingga saat ini, Polri memang belum menerapkan pasal menghalang-halangi penyidikan tersebut. ”Seharusnya yang mengambil dekoder menjadi tersangka,” tuturnya di depan kantor Bareskrim.

Pada bagian lain, kuasa hukum istri Kadivpropam (nonaktif) Putri Chandrawati, Arman Hanis, menyampaikan bahwa kedatangannya ke Bareskrim bertujuan menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan seksual dan pengancaman. Informasi yang didapat kuasa hukum, dua kasus itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum). Kuasa hukum Putri lainnya, Patra M. Zen, menjelaskan, kendati terlapor telah meninggal, sebuah laporan itu tetap harus ditindaklanjuti Polri. ”Kami mau mengetahui peristiwanya dulu,” ujarnya.

Setelah diketahui peristiwa pidananya, jika ternyata tersangkanya sudah meninggal, tentu kasusnya bisa dihentikan. ”Jadi, tak usah khawatir, KUHAP dan KUHP sudah mengaturnya,” katanya.

Sementara itu, agenda permintaan keterangan terkait dengan uji balistik yang akan dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini (3/8) diundur. Sebab, tim khusus (timsus) Polri yang menangani kasus tersebut belum siap memaparkan bahan keterangan hasil uji balistik yang dibutuhkan Komnas HAM. ”Jadwal diubah dari sebelumnya (dijadwalkan, Red) Rabu (3/8) menjadi Jumat (5/8),” jelas Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam melalui keterangan tertulis kemarin.

Perubahan itu, kata Anam, merupakan permintaan timsus Polri. ”Mereka (timsus Polri) masih membutuhkan waktu untuk persiapan bahan yang diperlukan Komnas HAM,” ujar Anam.

Komnas HAM berharap perubahan jadwal itu bisa memaksimalkan pemberian keterangan timsus Polri terkait dengan uji balistik. Dengan begitu, upaya Komnas HAM mendalami fakta dan data seputar insiden tewasnya Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu juga bisa maksimal.

”Uji balistik ini dilakukan untuk melihat senjata siapa (yang digunakan menembak Yosua), karakter peluru, dan sebagainya,” terangnya.

Sebelumnya, Komnas HAM memeriksa semua ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo. Termasuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Selain itu, Komnas HAM sudah meminta keterangan asisten rumah tangga (ART) keluarga Sambo. Permintaan keterangan itu diajukan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan ajudan dengan Sambo beserta istrinya, Putri Chandrawati.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : idr/tyo/c14/cak

Saksikan video menarik berikut ini:

Alur Cerita Berita

Lihat Semua