Sidang Kasus BLBI, Petambak Ngaku Tidak Pernah Terima Uang BDNI

03/07/2018, 14:20 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Saksi dalam sidang kasus korupsi SKL BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (2/7) (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio mengakui lembaganya sejak awal telah menerima pengungkapan Sjamsul Nursalim selaku pemilik PT Dipasena Citra Darmaja (DCD). Itu terkait tentang adanya penjaminan DCD terhadap utang petambak kepada BDNI. 

Stephanus mengaku baru mengetahui adanya pengungkapan Sjamsul Nursalim setelah dikonfrontir oleh penasehat hukum pada persidangan perkara Syafruddin Arsjad Temenggung Senin 2 Juli di pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam perkara tersebut, diketahui masalah utang inilah yang kemudian dianggap sebagai kerugian negara yang didakwakan kepada Syafruddin yang merupakan mantan Ketua BPPN itu.

Dalam kesaksiannya setelah diklarifikasi tim penasehat hukum terdakwa, Stephanus juga mengakui bahwa utang petambak sebesar Rp 4,8 triliun yang dianggap sebagai kerugian negara itu adalah bagian dari program inti-plasma (PIR-Pertambakan Inti Rakyat).

“Kalau memang dalam dokumen tertulis seperti itu, memang benar begitu adanya,” ungkap Stephanus dalam persidangan.

Sementara itu, mantan pejabat BPPN lainnya, Dira Kurniawan Mochtar yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan juga menjelaskan, bahwa selama ini para petambak ternyata tidak pernah menerima uang dari BDNI.

“Dari temuan di lapangan petambak mengaku tidak menerima uang dari bank,” kata Dira. 

Setelah dikonfrontir oleh tim penasehat hukum, saksi mengakui penyaluran uang dari BDNI dalam program PIR tersebut, tidak langsung disalurkan kepada para petambak, melainkan kepada perusahaan inti (DCD) yang membangun rumah dan lahan tambak untuk para petambak tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama antara BDNI dengan DCD.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa perusahaan DCD tetap dikelola oleh SN berdasarkan penunjukan holding company Tunas Sepadan Investama yang dikuasai oleh BPPN. Ada pun DCD telah diserahkan kepada TSI berdasarkan Deed of Transfer (DoT) akta penyerahan sebagai implementasi atas perjanjian MSAA (Master of Settlement and Acquistion Agreement).

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,5 triliun.

Syafruddin diduga terlibat dengan kasus penerbitan SKL BLBI bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti, mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nuraslim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin Temenggung didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi