alexametrics

MK Minta Alasan Baru soal Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden

3 Juli 2018, 14:08:30 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dari kursi parlemen.

Pada sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan ini, MK meminta para pemohon dapat menyertakan alasan baru dalam pengajuan gugatannya.

“Tugas saudara menjadi jauh lebih berat, karena ada ketentuan yang harus dipenuhi. Pasal ini sebelumnya sudah pernah diuji dan diputus. Kalau perkara yang sudah diputus dan ingin diajukan permohonan lagi, pemohon harus datang dengan alasan berbeda,” kata Hakim MK sekaligus Ketua Panelis, Saldi Isra di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).

Oleh karena itu, Saldi menyarankan agar pemohon menyusun alasan-alasan yang sudah pernah dikemukakan dan perbedaannya dengan yang baru akan diajukan. Jika tak ditemukan adanya perbedaan, permohonan gugatan bisa dibatalkan.

“Kalau tidak alasan baru, tugas kami lebih sederhana. Karena kami menggunakan konsep formalitas saja. Tidak ada alasan baru, ya selesai,” jelas Saldi.

Usai persidangan mantan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan alasan baru yang bakal menguatkan permohonannya. Hadar merupakan salah seorang pemohon dalam gugatan nomor 49/PUU/XVI/2018 itu.

“Kami ingin berargumen bahwa yang diperintahkan dalam konstitusi (Pasal 6A UUD 1945) bukan syarat tapi tata cara pencalonan presiden. Tapi pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 itu isinya penambahan syarat, bukan tata cara. Kami menganggap ini bertentangan dengan konstitusi,” tutur Hadar.

Bahkan, Hadar menegaskan permohonan uji materi mengenai ambang batas pencalonan presiden yang diajukannya tidak berkaitan dengan partai politik tertentu.

“Saya ingin tegaskan, kami tidak mendukung partai politik,” jelasnya.

Sebelumnya, MK sudah pernah menolak gugatan terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan oleh sejumlah pihak.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” urai Ketua MK saat itu, Arief Hidayat, Kamis (11/1).

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (rdw/JPC)

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads
MK Minta Alasan Baru soal Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden