alexametrics

Polri Duga Ada Keterlibatan Pihak Luar Negeri pada Kericuhan di Papua

Demonstran yang Ditahan Dipulangkan
2 September 2019, 10:38:46 WIB

JawaPos.com – Kendati situasi Papua makin kondusif, pemerintah belum berencana menarik tambahan pasukan di sana. Alasannya, potensi ancaman masih bisa muncul sewaktu-waktu.

“Kami tunggu dulu, ini kan baru mulai damai, mulai aman, nanti kita tunggu,” ucap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kemarin (1/9). Hal tersebut disampaikan Wiranto setelah mendapat laporan terbaru dari Papua dan Papua Barat. Berdasar laporan tersebut, lanjut dia, masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitas sehari-hari.

“Kehidupan mulai berjalan lagi, toko-toko mulai buka,” imbuhnya. Aksi massa yang berujung kericuhan memang sempat membuat aktivitas masyarakat Papua nyaris lumpuh.

Meski demikian, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah tak ingin gegabah. Penarikan pasukan akan dilakukan setelah kondisi benar-benar aman.

Pemerintah kini berusaha menggaungkan suara-suara perdamaian. Baik di Papua maupun Jakarta. Salah satunya lewat agenda car free day di Jakarta kemarin. Wiranto dan para pejabat TNI-Pori menari yospan, tarian asal Papua. Wiranto juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama merekatkan persatuan di seluruh Indonesia. Dia menyampaikan, Presiden Jokowi sudah berkali-kali berujar bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Bukan lewat aksi merusak fasilitas umum. “Kalau bakar makanan boleh, bakar batu boleh, asal jangan bakar bangunan dan fasilitas umum,” ujar jenderal purnawirawan TNI tersebut.

Sejauh ini Polri terus berupaya meredam munculnya kerusuhan lain di Papua. Karena itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintah Kapolda Papua dan Papua Barat mengeluarkan maklumat larangan demonstrasi. Larangan itu diberlakukan untuk yang dinilai berpotensi menimbulkan anarki. Tito menjelaskan, maklumat larangan demonstrasi tersebut berdasar pengalaman kejadian di Manokwari dan Jayapura. Demonstrasi diberi kesempatan sesuai undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat. “Tapi, kenyataannya malah anarkistis,” tuturnya.

Demonstrasi yang awalnya damai menjadi kerusuhan, jatuh korban, dan kerusakan fasilitas publik. “Maka, dalam rangka pencegahan, saya perintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat keluarkan maklumat itu,” tegasnya.

Kebijakan larangan tersebut juga sama dengan kejadian 22 Mei lalu. Waktu itu Tito menganggap toleransi disalahgunakan. Karena itu, Polri tidak ingin ketertiban publik menjadi taruhannya. “Untuk kebijakan ini, nanti saya sendiri yang akan evaluasi,” papar dia dalam acara HUT polwan di Polda Metro Jaya kemarin.

Tito menuturkan, mungkin hari ini (2/9) dirinya bertolak ke Papua bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Tujuannya, bisa benar-benar mengendalikan keamanan dan situasi. “Mungkin empat atau lima hari di sana,” papar mantan Kapolda Papua tersebut. Polri juga berkomitmen menjaga keamanan mahasiswa Papua yang belajar di seantero negeri. Dia menegaskan, semua polda telah diinstruksikan untuk menjaga mahasiswa Papua. “Agar tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman,” terangnya.

Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Pol M. Iqbal menyampaikan, diduga ada keterlibatan pihak luar negeri dalam kejadian di Papua. Untuk itu, diperlukan penanganan yang komprehensif. “Koordinasi dengan Kemenlu dan lembaga lainnya,” jelasnya.

Sebenarnya, kelompok lokal yang terkait dengan kerusuhan terkoneksi dengan beberapa pihak luar. Saat ini sedang dilakukan pemetaan oleh intelijen dan beberapa kementerian. “Yang menggerakkan kerusuhan ini dipetakan dan didalami, kalau terbukti secara hukum tentu ditegakkan,” urainya. Namun, Iqbal belum menyebutkan pihak luar negeri yang dimaksud. Kecurigaan adanya pihak asing yang memprovokasi warga Papua memang tidak berlebihan. Sebab, selama ini ada beberapa negara yang selalu mempersoalkan status Papua dan Papua Barat. Negara-negara tersebut menyebut terjadi pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Isu Papua bahkan sering mereka angkat saat sidang umum PBB di New York.

Iqbal menambahkan, pelaku kerusuhan lapangan dikategorikan terprovokasi. Harapannya, tidak lagi ada kerusuhan yang terjadi. “Jangan sampai,” papar mantan Wakapolda Jawa Timur tersebut.

Kemarin Kodam XVII/Cenderawasih juga membantu pemulangan sekitar 300 demonstran yang berasal dari Abepura dan Waena. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto menyampaikan bahwa mereka meminta bantuan aparat lantaran merasa ditipu koordinator aksi. Selain meminta bantuan, mereka juga berjanji tidak akan ikut aksi lagi. “Mereka menyampaikan penyesalan dan merasa ketakutan untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing,” imbuhnya.

Memakai 15 truk dari Kodam XVII/Cenderawasih, mereka diantar pulang mulai pukul 17.00 WIT kemarin. Satu di antara 300 orang tersebut diproses hukum oleh aparat kepolisian. Sebab, dia diduga terlibat dalam aksi penjarahan. “Evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari kodam,” ujarnya.

Gubernur Papua Dinginkan Suasana

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah segera menyelesaikan proses hukum terhadap orang-orang yang terlibat kasus rasisme di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Menurut Cenderawasih Pos, Lukas telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Agustus. “Saat rapat kabinet terbatas,” ujar Lukas. Aspirasi masyarakat Papua itu dia terima saat penyampaian pendapat pada 19 Agustus 2019.

Lukas juga meminta TNI-Polri tetap mengedepankan penanganan yang persuasif. Baik kepada warga Papua maupun daerah lain. “Sebisa mungkin hindari kekerasan serta tidak menangkap masyarakat Papua yang menyampaikan pendapat,” tegas Enembe.

Dia juga mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat, tidak merusak fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah, dan bangunan milik masyarakat. Lukas juga mengatakan, segala bentuk tindakan yang membahayakan masyarakat agar ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. Dia juga mengimbau warga Papua yang ingin menyampaikan pendapat agar selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan. “Untuk menghindari adanya pihak-pihak yang akan memanfaatkan atau menunggangi dengan cara-cara yang anarkistis dan merusak kedamaian di Papua,” ucapnya.

Dia juga menegaskan, Provinsi Papua selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal lka. Penduduk Papua multietnis, multiagama, dan multibudaya yang terbiasa hidup berdampingan secara damai. “Masyarakat asli Papua menyambut baik dan memperlakukan masyarakat non-Papua secara terhormat dan sejajar. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Karena itu, dia berharap masyarakat Papua di berbagai wilayah di Indonesia juga diperlakukan sama. “Ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan Papua damai, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan beretika secara budaya,” tutur dia kepada Cenderawasih Pos.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : idr/syn/luc/c10/oni

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads