alexametrics

ICW Duga KPK Tak Serius Kejar Harun Masiku

2 Agustus 2020, 15:21:49 WIB

JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius untuk mencari buron kasus pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku. Sebab sudah lebih dari enam bulan lembaga antirasuah belum juga meringkus Harun.

“Tidak ada kemauan serius untuk mencari Harun Masiku. Khususnya Ketua KPK Firli Bahuri,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (2/8).

Kurnia pun menyoroti gagalnya tim penyidik KPK untuk menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan. Hambatan tersebut diduga dari pihak eksternal, Kurnia menduga ada pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan.

“Mereka diduga yang melindungi Harun,” cetus Kurnia.

Kinerja KPK dalam menangkap kader PDIP Harun Masiku belakangan ini kembali menjadi sorotan. Hal ini tak lepas dari institusi Polri yang menangkap buron kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengklaim, lembaga antirasuah masih berupaya mengejar Harun. KPK juga telah berupaya mencegah Harun keluar negeri.

“Saat ini KPK terus bekerja melakukan pencarian dan tentu tetap berkoordinasi dengan pihak Polri dan pihak Imigrasi sebagai upaya pencarian tersangka HAR tersebut,” tegas Ali.

KPK sendiri telah memperpanjang masa pencegahan keluar negeri bagi Harun Masiku selema enam bulan ke depan terhitung sejak Jumat (10/7). Masa pencegahan keluar negeri itu diperpanjang karena KPK tak kunjung menangkap Harun Masiku.

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Arvin Gumilang mengatakan, tahun depan KPK tidak bisa lagi memperpanjang pencegahan keluar negeri untuk Harun. Sebab, pencegahan hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali enam bulan dalam satu tahun.

“Merujuk Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang dikonfirmasi, Selasa (21/7).

Arvin menuturkan, sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku pencegahan bepergian keluar negeri dapat dilakukan dua kali permintaan. Sehingga, masa pencegahan hanya berlaku selama satu tahun.

“Kalau ditotal ya cuma 12 bulan,” beber Arvin.

Dalam kasus dugaan suap PAW Fraksi PDIP, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Tersangka penerima suap Wahyu dan Agustiani tengah menjalani persidangan dalam kasus ini. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.

Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Kini dia telah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads