JawaPos Radar

Polemik Pernyataan OSO, MK: Undang-Undang Mana yang Dilecehkan?

02/08/2018, 11:11 WIB | Editor: Kuswandi
MK
Ilustrasi: Gedung MK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Meski sudah dilayangkan pernyataan tertulis oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) belum menyatakan permintaan maaf secara resmi. Namun dia menyebut mudah untuk melontarkan kata maaf, tapi menurutnya melecehkan undang-undang lebih berat dari pernyataan 'goblok'.

Menanggapi hal ini, juru bicara MK Fajar Laksono menilai putusan MK terkait Pasal 128 huruf I Undang-undang Pemilu soal pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD sudah sesuai aturan dan kewenangan konstitusi.

"Pelecehan UU mana yang dimaksud pak OSO, karena menguji UU itu kewenangan MK, bahwa kemudian UU Pemilu itu diuji kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan semacam itu berada dalam koridor kewenangan Mahkamah Konstitusi," kata Fajar saat dikonfirmasi, Kamis (2/8).

Menurut Fajar, hakim MK telah memutus perkara uji materi berdasarkan pertimbangan. Namun dia pun mengamini putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 terdapat sebagian orang yang enggan menghendakinya.

"Kita pahami bahwa putusan MK itu tidak bisa membuat semua orang menerimanya, ada yang kecewa, ada yang puas, ada yang menganggap adil, ada yang menganggap tidak adil, itu sebetulnya biasa. Tapi yang kami pahami putusan Mahkamah Konstitusi ya demikian adanya, berdasarkan kewenangan itu MK berwenang menguji UU, melalui putusannya MK menjawab permohonan pemohon, dan putusan MK berlaku final," tegas Fajar.

Fajar pun menyebut kalau OSO salah seorang yang tidak menghendaki putusan MK tersebut.

"Kita memahami sebagai ungkapan kekecewaan terhadap putusan MK, tapi yang senang yang gembira, yang puas dengan putusan MK itu banyak. Rakyat misalnya sudah memahami putusan MK adalah melakukan purifikasi terhadap keberadaan DPD, membersihkan DPD dari kepentingan-kepentingan politik," tutur Fajar menandaskan.

Sebelumnya, MK geram terkait ucapan OSO yang menyebut 'MK itu goblok' pada sebuah acara stasiun televisi. Tak terima karena dianggap merendahkan marwah dan hakim konstitusi MK melayangkan surat tertulis kepada OSO.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up