alexametrics

Sofyan Basir Belum Pikirkan Tempuh Praperadilan

2 Mei 2019, 15:17:27 WIB

JawaPos.com – Tersangka kasus dugaan suap kerja sama kontrak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1 Sofyan Basir, belum memikirkan langkah hukum berupa pengajuan permohonan praperadilan. Kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Ariwibowo menyatakan, kliennya masih akan mencermati kembali fakta-fakta persidangan kasus PLTU Riau-1.

“Praperadilan belum lah, belum tahu kami,” kata Soesilo ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/5).

Tim kuasa hukum, kata Soesilo, masih mencermati dua alat bukti dari Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) yang terkait dengan penetapan tersangka bagi mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) tersebut.

Soesilo mengaku hingga saat ini belum mendapat jawaban dari pihak KPK terkait dua alat bukti tersebut. KPK memang harus punya minimal dua alat bukti untuk menjerat seorang tersangka.

“Tentu kami sebagai penasihat hukumnya masih bertanya dua alat buktinya yang mana begitu. Saya belum dapat jawaban,” ucapnya.

Sofyan Basir dikenakan Pasal 56 Ayat 2 (KUHP) lantaran disangkakan turut bersama-sama melakukan atau membantu tindak pidana korupsi untuk terpidana mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. “Pak Sofyan tidak pernah merasa mengenai akan adanya atau adanya pemberian dari Johannes Kotjo ke Bu Eni,” ucapnya.

Kendati demikian, Soesilo meyakini bahwa kliennya akan kooperatif dalam menghadapi kasus hukumnya. “Pak Sofyan saya kira warga negara yang baik, dia tentunya akan kooperatif dengan KPK,” tukas Soesilo.

Dalam perkara ini, Sofyan Basir diduga menerima hadiah atau janji bersama dengan Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham dari salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes B Kotjo.

KPK menduga Sofyan Basir menerima janji fee proyek dengan nilai yang sama dengan Eni M Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Sofyan Basir diduga memerintahkan salah satu direktur di PLN guna segera merealisasikan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN, Blackgold Natural Resources Ltd., dan CHEC selaku investor.

KPK juga menyangka Sofyan meminta direktur di PLN tersebut untuk memonitor terkait proyek tersebut lantaran ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya, Sofyan Basir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

Alur Cerita Berita

Lihat Semua