alexametrics

KPK: Kerugian Negara Kasus Korupsi IUP Kotim Setara e-KTP dan SKL-BLBI

2 Februari 2019, 13:36:48 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP). Menurut KPK, dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini setara kasus korupsi e-KTP dan BLBI.

“Indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti KTP Elektronik (Rp 2,3 triliun) dan BLBI (Rp 4,58 triliun),” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (2/2).

Syarif memaparkan dugaan kerugian negara dalam kasus yang menjerat Supian berjumlah Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.

Angka tersebut, kata Syarif, dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.

“Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu,” papar Syarif.

Selain menimbulkan kerugian negara, Supian juga diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser, Hummer H3 dan uang Rp 500 juta. Penerimaan itu diduga masih terkait dengan pemberian izin kepada tiga perusahaan tersebut.

Dengan demikian, KPK menyatakan Supian melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 54 ayat (1) ke -1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang



Close Ads
KPK: Kerugian Negara Kasus Korupsi IUP Kotim Setara e-KTP dan SKL-BLBI