alexametrics

Bupati Kotim Disuap Rp 2,56 Miliar

2 Februari 2019, 05:05:51 WIB

JawaPos.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi tersandung kasus tindak pidana korupsi. Dia diduga menerima suap dari penerbitan izin tambang ilegal dengan total sebesar Rp 2,56 miliar. Akibat perbuatannya, negara juga dirugikan hingga Rp 5,8 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Supian sebagai tersangka, Jumat (1/2). “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di Kotim tahun 2010-2012,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Group), Sabtu (2/2).

Laode mengatakan, Supian diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain/korporasi, menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pemberian IUP terhadap tiga perusahaan.

Adapun tiga perusahaan itu, yakni PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010, 2011, dan 2012. Nilai kerugian itu melebihi kasus megakorupsi yang ditangani KPK, yakni KTP elektronik Rp 2,3 triliun dan BLBI Rp 4,58 triliun.

Menurut Syarif, diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar aturan. Perbuatan tersebut diduga telah merugikan negara sekitar Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.

“Dugaan kerugian negara itu dihitung dari dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan,” kata Laode.

Terkait sejumlah pemberian izin tersebut, lanjut Laode, diduga Supian menerima imbalan berupa mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp 1,35 miliar, dan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga diterima melalui pihak lain. Total seluruhnya Rp 2,56 miliar.

Laode menambahkan, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

“KPK sangat prihatin atas kondisi ini. Potensi sumber daya alam yang begitu besar, dikuasai hanya oleh sekelompok pengusaha,” kata Laode.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Jpg


Close Ads
Bupati Kotim Disuap Rp 2,56 Miliar