alexametrics

Tak Hanya Bencana, Hukuman Mati Diminta Berlaku Juga Bagi Tipikor Lain

2 Januari 2019, 10:13:16 WIB

JawaPos.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikchar Hadjar turut bicara soal kajian Komisi Pemberantasan Korupsi. Kajian ini mengenai hukuman mati bagi para tersangka korupsi, khususnya dalam kasus dugaan suap penyediaan air bersih di daerah bencana alam oleh Kementerian PUPR.

Menurut Fickhar, ketentuan mengenai hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor mengenai korupsi yang dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam keadaan tertentu (bencana alam, korupsi yang berulang (resedivis) dan dalam keadaan krisis moneter dapat diterapkan hukuman mati.

“Dalam konteks KUHAP, dakwaan terhadap satu pasal tidak dapat diubah, artinya jika sudah didakwa penyuapan maka tidak dapat diubah,” kata Fikchar kepada JawaPos.com, Rabu (2/1).

Menurutnya, terkait evaluasi pemberantasan korupsi masih harus ditingkatkan dan tidak sekedar membuat aturan saja. Pasalnya, dalam hal ini pemerintah juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap penegakan hukum korupsi.

“Soal evaluasi pemberantasan korupsi, saya bilang masih harus ditingkatkan. Pemerintah tidak cukup hanya membuat sistem, membuat aturan, pemerintah juga punya tanggung jawab membantu terlaksananya penegakan hukum korupsi ini terutama terhadap aparat – aparat penegak hukum yang ada dalam koordinasinya,” sambung dia.

Dalam penerapannya, Fikchar menilai ada baiknya ketentuan hukuman mati yang terdapat pada pasal 2 ayat (2) UU Tipikor harus diletakkan sebagai Ketentuan Umum UU Tipikor. Sehingga bisa berlaku pada korupsi jenis apapun (PMH, Penyalahgunaan jabatan, suap, atau bahkan gratifikasi).

“Ayat (2) karena berkedudukan sebagai alasan pemberat, menurut saya ia (hukuman mati) berlaku juga bagi Tipikor jenis apapun selain PMH, penyalahgunaan wewenang, suap bahkan gratifikasi,” jelasnya.

“Jadi intinya meskipun suap, kan substansinya juga diambil dari uang negara sebagai bagian operasional proyek karena itu alasan pemberat pada waktu bencana alam juga bisa diterapkan,” tutup Fikchar.

Diketahui, dalam pasal 2 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan.

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1 miliar (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Editor : Kuswandi

Reporter : (ipp/JPC)



Close Ads
Tak Hanya Bencana, Hukuman Mati Diminta Berlaku Juga Bagi Tipikor Lain