alexametrics

Hingga Pendaftaran Ditutup, 242 Anggota DPR Belum Setor LHKPN

1 April 2019, 15:37:39 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menutup pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2018, pada 31 Maret 2019. Berdasarkan data KPK, masih banyak penyelenggara negara yang belum menuntaskan kewajibannya untuk melaporkan hartanya.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan lembaga yang anggotanya paling banyak belum melaporkan harta kekayaannya. Namun, dia belum merinci nama-nama pihak tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut masih ada 242 anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya dari 554 anggota Wajib Lapor. “Baru 312 anggota DPR RI yang sudah lapor atau kepatuhan 56,32 persen,” tukasnya pada awak media, Senin (1/4).

Sementara ‎untuk Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI, kata Febri dari 8 anggota yang wajib lapor, sudah ada 6 yang melaporkan. Dengan demikian, tinggal 2 anggota MPR yang belum melaporkan harta kekayaan.

Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sebut dia dari 132 yang wajib lapor, sudah 100 orang yang menyetorkan LHKPN. Tinggal 32 anggota DPD yang belum lapor.

Mantan aktivis ICW ini menjelaskan untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dari 17.644, sudah 10.634 yang melapor ke KPK.

“Sisa 7.010 anggota ‎DPRD yang belum lapor atau nilai kepatuhan 60,27 persen,” imbuhnya.

Atas data tersebut, dia meminta agar pimpinan lembaga legislatif baik di tingkat DPR, MPR, DPD, maupun DPRD memberikan sanksi terhadap anak buahnya yang belum menyetorkan LHKPN periodik 2018.

“‎Bagi penyelenggara negara yang belum lapor atau terlambat lapor, kami harap hal tersebut jadi perhatian pimpinan instansi masing-masing untuk memberikan sanksi internal secara administratif,” pungkas Febri.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang

Hingga Pendaftaran Ditutup, 242 Anggota DPR Belum Setor LHKPN