alexametrics

Penerapan Hukuman Mati Bagi Tersangka Korupsi Terganjal Aturan HAM

1 Januari 2019, 15:14:17 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian soal rencana penerapan hukuman mati. Kajian ini terkait para tersangka yang terbelit kasus dugaan suap sistem penyediaan air minum (SPAM) di beberapa lokasi bencana alam pada Kementerian PUPR.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengaku sangat miris terhadap korupsi yang dilakukan di Kementerian PUPR. Sebab, suap yang diterima terkait penyediaan air minum di daerah bencana seperti di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

“Lebih ironis lagi, korupsi yang kini terjadi dari hasil OTT KPK terhadap para birokrat yang menangani bencana alam, menjadi sesuatu yang secara akal sehat sebenarnya tidak harus terjadi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (1/1).

Terkait hukuman terhadap para perlaku tindak pidana korupsi, menurut Fickar, berdasarkan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), dalam keadaan tertentu bisa diancam dengan hukuman mati. Yaitu korupsi yang dilakukan terhadap dana bencana alam dan korupsi pada waktu perang.

“Saya katakan meski dalam korupsi di Kementerian PUPR pasal korupsi yang dituduhkan adalah pasal suap, tetap menurut pandangan saya berdasarkan tafsir yuridis dan logika akal sehat tetap bisa diterapkan (hukuman mati),” tegasnya.

Namun, dia mengakui ada persoalan yang akan menjadi pertentangan, seperti berkaitan dengan HAM. Dia menilai hal tersebut bisa juga terjadi perdebatan mengingat menyangkut nyawa manusia.

“Ada pendapat yang mengatakan hak untuk hidup dalam konstitusi harus dilihat sebagai larangan untuk tidak memperlakukan nyawa manusia dengan sewenang-wenang,” jelasnya.

“Sedangkan hukuman mati karena itu putusan pengadilan dikecualikan, artinya secara internasional juga masih dianut pada tindak pidana berat tertentu,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK akan mempelajari lebih dulu soal penerapan hukuman mati dalam kasus suap proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018. Hal ini dilakukan pasalnya salh satu proyek yang dimainkan terkait penyedian air minum untuk tangap darurat korban gempa tsunami di Palu dan Donggala.

“Bagaimana ini bisa di korupsi bahkan ada di daerah yang masih bencana, kita lihat dulu. Apakah masuk kategori pasal 2 (UU Pemberantasan Tipikor),korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak,” ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (31/12).

Editor : Kuswandi

Reporter : (ipp/JPC)



Close Ads
Penerapan Hukuman Mati  Bagi Tersangka Korupsi Terganjal Aturan HAM