Kasus Penyerangan di Papua, PGI Minta Pemerintah Bentuk TPF

15/07/2018, 11:13 WIB | Editor: Imam Solehudin
Sejumlah aparat berjaga di salah satu daerah pedalaman Papua. (Dok.JawaPos)
Share this image

JawaPos.com - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta pemerintah pusat membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Tujuannya adalah untuk memverifikasi korban jiwa dalam penyerangan yang terjadi di perkampungan Alguru, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Kepala Humas PGI Irma Iriana Simanjuntak menuturkan, hal itu untuk menghindari adanya simpang siur informasi dan peristiwa yang terjadi. Kemudian, lanjut Irman, aparat keamanan juga harus segera menghentikan tindakan represif di wilayah itu.

"Bentuk TPF dan hentikan tindakan represif dan mulai memikirkan upaya-upaya persuasif yang mungkin dilakukan. Upaya ini penting untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat Nduga, agar tidak terjadi kondisi krisis berkepanjangan dan trauma yang semakin mendalam," tutur Irma Iriana Simanjuntak melalui siaran pers PGI, sebagaimana dilansir RMOl.co (Jawa Pos Grup), Minggu (15/7).

Dia juga meminta aparat untuk membuka akses dan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pekerja HAM, jurnalis dan medis. Termasuk, kata Irma, segera implementasi UU Otonomi Khusus pasal 35-47.

"Sudah waktunya dibuka kantor komisi nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi nasional Rekonsiliasi di Tanah Papua sebagaimana amanat dari Undang -Undang Otsus (Otonomi Khusus) pasal 45-47," ujar Irma.

Dua hari ini, terang Irma, Indonesia dikejutkan oleh adanya operasi aparat gabungan militer dan polisi terhadap kelompok bersenjata. Mereka diduga kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di perkampungan Alguru, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Irma menjelaskan, sebelum operasi 11 Juli 2018 dilancarkan, PGI menerima data dari lapangan bahwa telah terjadi kontak senjata antara aparat gabungan TNI/Polri dengan kelompok bersenjata TPN/OPM sejak 25 Juni 2018.

"Sekaligus upaya dialog dan mediasi telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga bersama masyarakat," ujarnya.

Dengan terus mengikuti dan mencermati perkembangan terkini yang terjadi di Nduga, lanjut Irma, PGI menyesalkan adanya aksi kriminal dari kelompok bersenjata yang diduga TPN/OPM, yang telah melakukan penyerangan dengan sasaran masyarakat sipil.

"Penyerangan itu berakibat pada jatuhnya korban jiwa tiga orang dan salah satu diantaranya adalah anak kecil," ujarnya.

Dia menegaskan, tindakan brutal semacam itu adalah pelanggaran hukum dan HAM yang mesti ditangani secara tegas dan profesional, sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami mengecam tindakan brutal dari kelompok bersenjata terhadap masyarakat sipil di Nduga," ujarnya.

PGI pun mengapresiasi langkah cepat dari aparat keamanan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sipil, guna mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak lagi di kalangan masyarakat sipil.

(mam/jpg/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi