JawaPos Radar

#2019PrabowoPresiden Tak Apa-apa, Yang Masalah #2019GantiPresiden

10/09/2018, 21:13 WIB | Editor: Yusuf Asyari
#2019PrabowoPresiden Tak Apa-apa, Yang Masalah #2019GantiPresiden
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (Sabik Aji/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mabes Polri menanaggapi santai gerakan #2019PrabowoPresiden yang terdaftar sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM dan disahkan pendiriannya serta memiliki badan hukum. Legalitasnya berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0010834.AH.01.07 tahun 2018.

"Kalau itu tidak ada apa-apa, tidak masalah. #2019PrabowoPresiden #2019JokowiPresiden nggak masalah tapi yang jadi masalah kan yang #2019GantiPresiden," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Senin (10/9).

Jika yang disahkan gerakan #2019GantiPresiden tentu menjadi masalah. Sebab, saat ini masih ada pemerintahan yang legal di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan wakilnya, Jusuf Kalla.

"Kemarin kan mau ganti presiden, gantinya siapa gitu loh. Mau diganti raja, atau diganti sultan, diganti siapa? Yang mimpin negara ini kan presiden, masa mau diganti," singgung Setyo.

Sementara itu, dia menegaskan bahwa Polri masih tetap kepada keputusannya terkait perizinan melakukan aksi. "Sekarang sudah menggunakan PP 60 karena politik, itu sudah harus detil lagi siapa penanggung jawabnya, kemudian izin dari pemilik tempat," tukas Setyo.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto meminta para Dirintelkam memberi atensi terhadap sejumlah aksi. Yakni aksi #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden.

Dia pun mengeluarkan panduan kepada bawahannya agar tidak bingung menyikapi gerakan yang belakangan ramai itu melalui Surat Telegram bernomor STR/1852/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018.

Dalam menyikapi sejumlah kegiatan tersebut, Dirintelkam seluruh Polda diminta mendeteksi dan mengidentifikasi potensi kerawanan, mendalami surat pemberitahuan kegiatan, serta mencermati dan berhati-hati setiap menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terhadap kegiatan yang bernuansa politik dan provokatif dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kemudian, jajaran Dirintelkam di Polda juga diminta berkoordinasi dengan jajaran lainnya, baik internal ataupun eksternal.

Dirintelkam di Polda diberikan kewenangan untuk tidak menerbitkan STTP jika pemberitahuan kegiatan yang diterima dinilai berpitensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa konflik horizontal antarpendukung, menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum, perusakan fasilitas umum atau kerugian materiil dan korban jiwa, serta mengganggu ketertiban umum.

Jajaran dirintelkam di Polda turut diminta memberikan surat terhadap penanggung jawab kegiatan yang tidak diterbitkan STTP dengan disertai alasan, saran, atau imbauan. Terakhir, jajaran dirintelkam di polda diminta menjaga netralitas Polri dan tetap konsisten sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat serta menghindari upaya-upaya yang dapat mengarahkan Polri terlibat dalam politik praktis.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up