JawaPos Radar

Kata Mantan Kepala BIN, Nalar Intelijen Densus 88 Lebih Cerdas

10/05/2018, 16:14 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Densus 88
Densus 88 Antiteror saat akan begerak melakukan misi-misi khusus yang biasa dilakukannya. (JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Narapidana terorisme (Napiter) yang berada di rumah tahanan Markas Komando (Mako) Brimob ngamuk. Empat anggota Densus 88 Antiteror gugur dibantai dengan cara sadis. Satu polisi lainya juga meninggal di tempat. Bentrok yang terjadi sejak Selasa (8/5) itu berakhir setelah 36 jam berlalu. 

Menanggapi hal itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), ‎Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono mengatakan, napiter merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) berat dan secara moral telah kehilangan hak asasinya.

"Kejahatan yang mereka perbuat di rutan Mako Brimob ini telah menelanjangi sendiri baju yuridis yang mereka kenakan," ujar Hendropriyono dalam keterangannya, Kamis (10/5).

AM Hendropriyono
mantan Kepala BIN AM Hendropriyono mengapresiasi polisi yang bisa membebaskan sandera tanpa ada korban Jiwa. (JawaPos.com)

Disebutkan, dalam kasus pemberontakan di penjara yang dibarengi penyanderaan merupakan suasana kedaruratan yang sah untuk diatasi dengan kekuatan fisik.

"Namun nalar intelijen pasukan Densus 88 lebih cerdas, sehingga berhasil mengatasi keadaan tanpa korban jiwa tambahan," katanya.

Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu juga menyebutkan, potensi teroris seperti pelaku di Mako Brimob tersebut cukup banyak di antara masyarakat. Sehingga semua wajib turut serta segera membersihkan diri dari penyakit radikalisme.

"Ini sudah waktunya seluruh elemen bangsa kita bergerak bersama untuk mengamankan diri sendiri dari virus radikalisme yang subur bagi terorisme dalam segala bentuknya," ungkapnya.

Karena itu Hendriyono menjelaskan, semua RT di seluruh Indonesia, secara gotong-royong harus menolak kehadiran setiap sosok radikal, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati kembali ke kampungnya masing-masing.

“Saya ingatkan lagi bahwa dalam suasana kedaruratan seperti ini, tidak ada aturan apa pun yang punya daya rekat. Kita tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hukum, walaupun kita tidak boleh melanggarnya," ungkapnya.

"Yang dapat kita lakukan adalah menerapkan hukum baru yang otomatis hadir dalam suasana seperti itu. Pada konteks kedaruratan, pilihannya to kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Itulah konteks hukum kedaruratan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol, M Iqbal mengungkapkan bahwa insiden di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa (8/5) malam, berawal dari keributan antara tahanan dan petugas kepolisian karena masalah makanan. Ada pihak keluarga narapidana terorisme yang sedang berkunjung menolak diperiksa atas makanan yang dibawanya.

Iqbal menegaskan, sesuai standar prosedur operasional (SOP), seluruh makanan yang berasal dari luar dan diberikan kepada tahanan harus melalui pemeriksaan.

Setidaknya lima anggota kepolisian pun gugur dalam tugasnya akibat bentrokan tersebut. Sementara 156 narapidana teroris itu telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

(ce1/gwn/JPC)

Alur Cerita Berita

Keluarga Beny Syamsu Gelar Pengajian 10/05/2018, 16:14 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up