alexametrics

Mantan Asrena KSAU: Tidak Ada yang Salah dalam Pembelian Heli AW 101

5 September 2017, 06:00:19 WIB

JawaPos.com – Mantan Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Muda Supriyanto Basuki mengatakan, sudah seharusnya publik mendapat informasi yang berimbang dan terbuka soal pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101, termasuk alur pengadaannya. 

Tujuannya, kata Basuki, agar masyarakat bisa memahami persoalan pengadaaan heli ini secara utuh. Karena menurutnya, informasi yang diperoleh masyarakat terhadap persoalan ini dinilai kurang lengkap.

“Yang saya baca di media beberapa hari terakhir ya lebih banyak soal dugaan korupsinya. Semestinya publik juga berhak mengetahui seperti apa alur pengadaan pesawat itu hingga bisa tiba di Indonesia,” ujar Basuki, Senin (4/9).

Sebab, mengutip Undang Undang Keuangan Negara yang dipertegas dengan Surat Edaran MA Nomor 4/2016, soal danya kerugian negara harus dinyatakan oleh ahli keuangan negara, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, kata Basuki, harus dilihat apakah pengadaan Heli AW 101 sudah mengikuti prosedur keuangan negara apa belum? Termasuk dibahas antara dengan DPR dengan pemerintah apa belum?

“Faktanya semua sudah dibahas dan masuk dalam rencana kerja dan anggaran, sebagai bahan untuk penyusunan APBN dan DIPA, jadi sebetulnya tidak ada yang salah. Kan tidak mungkin anggaran ujug-ujug nongol begitu saja,” jelas Basuki.

Diketahui, DIPA adalah terjemahan dari APBN yang merupakan produk hukum (undang-undang) dari lembaga-lembaga negara (eksekutif dan legislatif), sehingga anggaran ada pada Kementrian dalam hal ini Kemhan, yang merupakan pelaksanaan dari keputusan dan kesepakatan DPR dengan pemerintah.

“Proses anggaran pengadaan helikopter ini telah dilakukan oleh TNI AU dengan pembahasan yang cukup ketat dan secara berjenjang kepada Kemhan dan Kemenkeu. Besarnya anggaran dan sasarannya sudah ditetapkan, Dan itu merupakan amanat undang-undang,” papar Basuki.

Sebelumnya, Pengamat politik dan kebijakan publik dari POINT Indonesia, Karel Susetyo mengatakan, soal polemik AW 101 apabila dirujuk secara teliti maka inisiatornya ada pada Menhan, Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas secara bersama. 

“Sesuai alur prosedur yang ada, ya melalui mereka bertiga itu anggaran pembelian alutsista bisa disetujui dan dicairkan dananya,” kata Karel.

Menurut Karel, TNI AU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya melaksanakan DIPA Tahun Anggaran 2016, yang merupakan produk politik antara Presiden dan DPR RI.  

Sebab, sesuai perintah Undang undang, TNI AU harus menyerap anggaran pembelian tersebut sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.   

Artinya, lanjut Karel, tak ada yang salah dengan pembelian heli AW 101 itu, dan barangnya pun sudah tiba di Indonesia. Sehingga kasus korupsi yang disangkakan oleh Puspom TNI menjadi janggal. 

“Kalau bermasalah pasti barangnya tidak akan sampai di Halim, apalagi ini negara kita membeli alutsista bukan beli mobil dinas buat menteri. Toh pastinya semua prosedur perencanaan dan pembelian sudah diketahui serta disetujui oleh Menhan dan Menkeu juga Panglima TNI,” paparnya.

Karena itu, papar Karel, sekarang bola ada di tangan Presiden. Apakah masih meneruskan kasus itu ke Pengadilan militer ataukah menyelesaikannya secara internal di tingkat unit organisasi TNI AU. 

“Hal ini mengingat untuk menjaga wibawa Presiden dan menjaga soliditas TNI. Karena apabila dibiarkan terus menerus, TNI AU akan merasa bahwa organisasi nya sedang diobok-obok. Jadi Kita tunggu kebijakan Presiden Jokowi seperti apa,” pungkasnya.

Editor : admin

Reporter : (dms/JPC)

Mantan Asrena KSAU: Tidak Ada yang Salah dalam Pembelian Heli AW 101