JawaPos Radar

Kapolri Paparkan Kerja 100 Hari Pertamanya ke DPR

05/09/2016, 21:53 WIB | Editor: Mochamad Nur
Kapolri Paparkan Kerja 100 Hari Pertamanya ke DPR
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Dok JPNN)
Share this image

JawaPos.com - Korps Bhayangkara di bawah pimpinan Jenderal Tito Karnavian terus memperbaiki kinerjanya, khususnya dalam melakukan pelayanan kepada  masyarakat.

Dihadapan Komisi III DPR,  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengungkapkan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Kapolri,   sejumlah pembenahan   di  internal Polri  telah  dilakukan guna meningkatkan  kepercayaan publik.

Dalam memimpin Polri, Tito juga akan menjalankan 
11 program prioritas. Diantaranya,  melakukan  reformasi internal, peningkatan layanan publik,  dan penanganan kelompok radikal dan kekerasan.

Selain itu, Polri juga terus berupaya meningkatkan kesejahteran anggota polisi, penataan lembaga, penguatan dan pemerliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Polri juga aktif membangun partisipasi masyarakat, melakukan penegakan hukum yang lebih profesional, penguatan pengawasan dan melanjutkan quick win Polri.

"Program ini dibagi menjadi tiga tahapan, yakni 100 hari,  tahap kedua November sampai dengan Desember 2019, dan yang terakhir periode Januari 2020 sampai Desember 2021," ujar Tito di ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut mengungkapkan,  dari evaluasi tahap 100 hari kerja yang  dimulai sejak 25 Juli sampai 25 Agustus 2016, proses pencapaian kegiatan sebanyak 30,79 persen.

Menurut Tito, sejumlah program telah berhasil dilakukan dalam 100 hari kerja pertamanya.

Diantaranya,  pelayanan publik berbasis teknologi, seperti SCKCK online, SKCK keliling online, kemudian kentongan online berbasis android, panic botton (tombol panik) di beberapa tempat, dan sejumlah program lainnya yang berbasis IT.

Polri  juga telah berhasil melumpuhkan Ketua Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso alias Abu Wardah. "Artinya sudah tewas tertembak dalam penyerapan di Poso," ungkapnya.

Selain itu Tito juga telah berhasil membentuk Polda Sulawesi Barat, peningkatan tipologi‎ Polda Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat, serta pengusulan beberapa Polda baru, seperti Kalimantan Utara dan peningkatan kerja Polda Lampung, Riau dan Kepulauan Riau.

Kemudian, ada juga keberhasilan lainnya seperti kerja sama penguatan komunikasi antara Polri dan Nahdlatul Uama (NU) dan sejumlah pihak lainnya. 

Sementara dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi di internal Polri,  saat ini akan  keluar Peraturan Kapolri (Perkab)  tentang wajib melaporkan ‎LHKPN kepada pejabat Polri. 

Tito  mengaku  terus melakukan sosialisasi ke seluruh  anggota kepolisian agar tidak bergaya hidup mewah dan menerbitkan surat edaran Kapolri tentang pola hidup sederhana.(cr2/JPG).

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up